
Bukan Rusia, Negara Ini Buka-bukaan Lagi Diancam Uni Eropa

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Serbia dengan Uni Eropa (UE) memanas. Negara tersebut belum menyetujui proposal "normalisasi" terkait hubungannya dengan provinsi Kosovo yang memisahkan diri.
Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan Beograd menghadapi ancaman dari Brussels apabila tidak mengakui pemisahan Kosovo.
Kata-katanya muncul sehari setelah diplomat top Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan di Twitter bahwa Beograd dan Pristina mendukung proposal Prancis-Jerman untuk "jalan menuju normalisasi" hubungan antara Serbia dan Kosovo.
Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti kemudian mengatakan dia telah menawarkan untuk menandatangani rencana tersebut, tetapi Vucic menolak untuk melakukannya, meskipun dia tampaknya "menyetujuinya".
Pada Selasa (28/2/2033), Vucic mengatakan bahwa kedua belah pihak "tidak setuju", tetapi hanya setuju untuk melanjutkan pembicaraan. Dia menambahkan bahwa "tidak ada yang ditandatangani di Brussel".
Serbia "siap untuk mengimplementasikan banyak [poin] rencana ini," kata Vucic, tetapi Beograd masih tidak ingin membahas "pengakuan bersama" serta aksesi Kosovo oleh UE ke PBB.
Vucic menegaskan bahwa "tidak ada satu pun perjanjian yang disembunyikan" dan dia "tidak menyembunyikan apapun". Vucic juga menyebut pernyataan Borrell "sangat kabur" dan mengatakan bahwa dia siap untuk membahas "konsep" normalisasi.
Vucic bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menandatangani "pengakuan Kosovo secara formal maupun informal" selama dia menjadi Presiden Serbia. Dia juga mengakui bahwa Beograd menghadapi tekanan dari Brussels dan konsekuensi dari penolakan rencana tersebut adalah penghentian integrasi Serbia ke dalam Uni Eropa dan penarikan investasi UE.
"Saat ini kami memiliki 80.000 orang yang bekerja di pabrik-pabrik milik Jerman saja. Mereka mengancam sejumlah tindakan lain, termasuk bahwa Serbia akan menjadi paria yang terisolasi dari [dunia] lainnya," kata Vucic.
Sebuah rencana UE yang diterbitkan oleh Layanan Aksi Eksternal blok tersebut menyatakan bahwa Serbia dan Kosovo akan "mengembangkan hubungan bertetangga yang normal dan baik satu sama lain atas dasar persamaan hak" dan dialog mereka akan dipandu oleh prinsip-prinsip PBB, termasuk "prinsip kedaulatan kesetaraan semua Negara."
UE bersikeras agar Serbia mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai prasyarat untuk bergabung dengan blok tersebut, meskipun lima negara anggota - Spanyol, Slovakia, Siprus, Yunani, dan Rumania - juga tidak mengakuinya.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Potensi Perang Baru dan 'Neraka di Bumi', UE Warning Ini