Pemerintah Galau, Ekspor Tembaga Belum Tentu Disetop

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggenjot persiapan dalam menyambut kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah di Indonesia pada Juni 2023 mendatang.

Pemerintah terus menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas mulai dari bauksit yang sebelumnya telah diumumkan ekspornya akan dilarang hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan.

Namun hingga sekarang, pemerintah belum secara resmi mengumumkan kebijakan terkait pelarangan ekspor bijih tembaga atau konsentrat. Lantas bagaimana sikap pemerintah dalam persiapan larangan ekspor tembaga?

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif mengatakan pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan pelarangan ekspor mineral mentah yang belum diumumkan secara gamblang, terkhusus komoditas tembaga.

Baca: Jokowi Beraksi, RI dan China Bakal 'Perang' di WTO?

Dia mengatakan untuk komoditas tembaga saat ini masih dalam proses pertimbangan oleh para pihak yang terlibat. Namun dia menegaskan bahwa pelarangan ekspor mineral mentah sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Memang semuanya masih proses, belum tahu gimana mengenai konsentrat tembaga, yang pasti Bauksit dilarang Juni (2023)," ungkap Irwandy dalam acara Workshop Mining for Journalist, Bogor, dikutip Selasa (28/2/2023).

Irwandy menambahkan, dilarangnya ekspor mineral mentah seharusnya sudah pasti dilaksanakan, mengingat hal tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 3/2020. Namun dia menambahkan ada persoalan Covid-19 yang tidak bisa dihindari dam menjadi pertimbangan pemerintah.

"(Mineral mentah) yang lain mestinya sudah pasti. Tapi kan ada persoalan Covid, apakah itu akan dipertimbangkan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca: Bank Lokal Ogah Biayai Hilirisasi? Bos BI Blak-blakan

"Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop," kata Presiden, melansir rilis resmi Sekretariat Kabinet RI.

Namun, Saat ini RI hanya memiliki satu smelter tembaga yang beroperasi di Gresik (PT Smelting) yang mengolah konsentrat milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Kapasitas produksi maksimal hanya mampu menyerap 1 juta ton konsentrat tembaga, jauh di bawah produksi saat ini yang diperkirakan mencapai 3,9 juta ton, gabungan dari konsentrat hasil penambangan PTFI sebesar 3 juta ton dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar 900 ribu.

Meski demikian pemerintah telah menginstruksikan perusahaan agar segera menyelesaikan proyek pembangunan smelter supaya semua produksi dapat diserap secara domestik.

Saat ini pembangunan pabrik pengolahan konsentrat tembaga baru milik PTFI hingga akhir tahun lalu realisasinya telah mencapai 50%. Selain itu Freeport juga akan melakukan investasi untuk penambahan kapasitas PT Smelting dan setelahnya menjadi pemegang saham mayoritas.

PTFI akan membangun fasilitas pemurnian tembaga di Kawasan Industri Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE) yang diperkirakan rampung akhir tahun ini dan mulai beroperasi pertengahan tahun depan dan dapat beroperasi penuh dan menyerap 1,7 juta ton konsentrat tembaga pada akhir tahun 2024.

Sebagai catatan, dalam konsentrat tembaga yang dihasilkan PTFI terdapat juga kandungan sejumlah logam lain termasuk emas dan perak. Dalam satu ton konsentrat tembaga PTFI diestimasi terdapat kandungan tembaga (Cu) hingga 25%, perak 100 ppm (100 gram) dan emas 25 ppm (25 gram).

Artinya, Freeport baru benar-benar dapat menghentikan ekspor konsentrat tembaga secara total pada akhir tahun 2024.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wow, Pabrik Tembaga Terbesar Dunia Milik RI Ini Sudah 70,6%