Tak Disangka! PNS Milenial Pindah ke IKN Ditawari Ini

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
24 February 2023 17:55
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono meninjau pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023). (Dok. Kementerian PUPR)
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono meninjau pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023). (Dok. Kementerian PUPR)

Jakarta, CNBC Indonesia - PNS milenial diiming-imingi banyak tawaran agar mau pindah ke Ibu kota Nusantara (IKN). Misalnya fasilitasi mewah dan kecukupan mendapatkan oksigen.

"Segala hal yang berhubungan dengan aspek lingkungan dan pembangunan telah dikaji dalam kajian tersebut. Kalau itu yang terjadi, tempat di IKN ini akan jadi tempat orang yang ingin kemewahan hijau dan oksigen yang cukup," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya, Jumat (24/2/2023).

Anas mengklaim dengan iming-iming itu sudah banyak PNS muda yang berminat pindah ke IKN. Minat tersebut disebabkan karena lahan IKN yang asri dan dinilai cukup menenangkan untuk aktivitas pekerjaan karena mengusung konsep forest city dan sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selain itu, dia juga memastikan para PNS yang dipindahkan ke IKN mulai 2024 akan mendapatkan fasilitas kenyamanan yang telah disediakan negara. Ia menyebutkan, tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang sudah akan mendapatkan fasilitas kenyamanan berupa sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

"Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990," sebutnya.

Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Massa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)Foto: Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Massa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Massa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Anas merincikan, pemerintah menargetkan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah ke IKN sebanyak 193 orang, PPT Pratama 964 orang, pejabat fungsional 8.091 orang, jabatan pelaksana 2.026 orang, dan personel TNI serta Polri 5.716 orang.

"Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah," imbuhnya.

Hunian bagi ASN telah disiapkan berupa beberapa apartemen. Anas menyampaikan, tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ini berada pada ring 1 atau dekat dengan Istana Negara di Nusantara. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian.

Dukungan fasilitas seperti area olah raga, lahan hijau, danau, dan lain sebagainya kata dia juga sedang dalam tahap pembangunan. Tak hanya sarana penunjang, fasilitas seperti TK, SD, hingga rumah sakit bertaraf internasional dipastikan Anas juga akan dibangun di IKN Nusantara. Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN sendiri telah ditetapkan seluas 256.142 hektare, yang mencakup 199.962 hektare Kawasan Pengembangan IKN, serta 56.180 hektare Kawasan IKN. Sementara luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebesar 6.596 hektare.

Dalam rancangan utama IKN, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. IKN didesain sesuai kondisi alam di sana atau lebih dari 75 persen terdiri dari kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN. Seratus persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi hanya dalam waktu 10 menit.

Menurut Anas akses ke berbagai fasilitas hijau itu akan didapatkan para PNS karena seluruh tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif. Ini kata dia juga menjadi salah satu prinsip IKN yakni terhubung, aktif, dan mudah diakses.


(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Siap-Siap! 12 Ribu PNS Bakal Pindah ke IKN Secara bertahap

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular