Wah! PNS Pindah ke IKN Diberi Tunjangan Kemahalan, Apa Saja?

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
24 February 2023 14:12
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI)
Foto: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memberikan fasilitas lengkap bagi para pegawai negeri sipil (PNS) termasuk TNI dan Polri yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2024. Jangan iri ya! Fasilitas apa saja yang diberikan?

Sebagai catatan, pada tahun 2024 jumlah PNS, TNI, dan Polri yang akan dipindah sebanyak 16.990 orang. Terdiri dari 11.274 orang di bawah koordinasi Pokja ASN dan 5.716 di bawah Pokja Hankam.

"Terdapat 16.990 personil yang akan pindah. Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dikutip dari akun instagramnya, Jumat (24/2/2023).

Suharso menjelaskan, hunian atau fasilitas rumah dinas mereka itu nantinya ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Mereka akan mendapatkan berbagai tunjangan saat pindah.

Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Massa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)Foto: Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Massa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Massa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

"ASN, TNI dan Polri akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN," ujarnya.

Ia juga memastikan dalam proses pemindahan tersebut, pemerintah tidak hanya akan menanggung biaya bagi para PNS, melainkan juga terhadap keluarganya, hingga asisten rumah tangga (ART) yang dimiliki.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ucapnya.

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan Polri pindah ke IKN. Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi, dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.


(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Siap-Siap! 12 Ribu PNS Bakal Pindah ke IKN Secara bertahap

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular