Jokowi Nyerang Balik! RI & Uni Eropa Semakin Tegang di WTO

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Indonesia dan Uni Eropa kian memanas di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Selain karena gugatan nikel oleh Uni Eropa, yang terbaru Indonesia dikabarkan kembali mengajukan gugatan lain ke Uni Eropa atas minyak kelapa sawti (Crude Palm Oil/CPO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan dua gugatan kepada Uni Eropa akan segera dilayangkan ke WTO.

"Di Sawit, juga kita masukkan ada dua gugatan baru (ke WTO)," ungkapnya dalam acara "Energy & Mining Outlook 2023" CNBC Indonesia, Kamis (23/02/2023).

Namun sayangnya, Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut. Selain sawit, pemerintah Indonesia juga memasukkan gugatan ke Uni Eropa terkait dengan kasus anti-dumping dari harga impor baja pada bulan lalu.

Baca: Konkret! Ini Aksi Serangan Balik Jokowi di WTO buat Uni Eropa

"Ini tren defence kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan di WTO, ada kasus baru sudah kita submit, terkait anti dumping baja (stainless steel)," ucapnya.

"Jadi, ini kita gak sebaiknya diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu, yang menurut saya jangan didiamkan, kita harus challenge ini, kita gugat di pengadilan mereka sendiri," lanjutnya.

Mengutip Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan bea impor anti dumping terhadap produk cold-rolled stainless steel dari Indonesia sebesar 21%, lebih tinggi dari rentang bea impor anti dumping sebesar 10,2%-20,2% yang diberlakukan pada November 2021 lalu.

Baca: RI Kalah Digugat Uni Eropa di WTO, Jokowi Beri Pesan Menohok!

Sejak diterapkannya kebijakan bea impor anti dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar US$ 229 juta pada 2021. Lalu, pada Januari-November 2022 lalu diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar US$ 40 juta.

Komisi Uni Eropa mengatakan, kebijakan anti dumping ini untuk "melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara" yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menegaskan berkali-kali bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel.

"Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa. Tapi saya sampaikan pada menteri jangan juga berhenti. Lawan! sehingga kita banding, gak tau kalau nanti banding kalah lagi. tapi kalau kita belok jangan berharap negara ini menjadi negara maju," pesan Presiden Jokowi dalam acara Pembukaan Muktamar XVII PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (22/2/2023).

Tak mundur sampai di situ, selain larangan ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini atau Juni 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit ke luar negeri. "Nanti digugat lagi, pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi kalah ya tetap maju terus jangan kalah kita belok percaya saya," tandasnya.

Baca: Eks Pejabat WTO Bongkar 2 Kebijakan RI yang Bikin Jengkel UE

Kata Eks Dirjen WTO

Mantan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau Worlda Trade Organization (WTO) periode 2005-2013 Pascal Lamy menyampaikan, selain nikel terdapat dua isu kontroverial lainnya yang membuat Uni Eropa dan Indonesia saling jengkel.

Dua isu kontroversial tersebut yakni isu deforestasi dan perkebunan kelapa sawit.

Pascal Lamy mengisahkan, pemerintah Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropa yang berupaya mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. Adapun saat ini proses dokumen gugatan yang disampaikan Indonesia kepada WTO terhadap Uni Eropa sudah berjalan.

"Ada dua isu kontroversial antara Indonesia dan Uni Eropa, minyak sawit dan deforestasi. Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropa mengurangi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi dan Uni Eropa pun tidak suka dengan tindakan Indonesia," ungkap Pascal Lamy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Rabu (22/2/2023).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nasib Terkini RI, Pasca Kalah Gugatan Nikel di WTO