Profil Perry Warjiyo: 'Si Anak Desa' Pilihan Jokowi
Foto: Gubernur BI, Perry Warjiyo (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjatuhkan pilihannya kepada Perry Warjiyo untuk kembali memimpin Bank Indonesia (BI) untuk lima tahun ke depan.
Nama Perry Warjiyo muncul menjadi calon tunggal Gubernur BI periode 2023-2028. Ini akan menjadi kali kedua bagi Perry untuk menakhodai bank sentral.
Jokowi mengungkapkan alasan dirinya memilih sosok Perry. Menurutnya, di dalam kondisi ketidakpastian global yang tinggi, sosok yang berpengalaman menjadi pilihan terbaik.
"Jadi dalam situasi kegentingan global seperti saat ini kita tidak ingin mengambil risiko, fiskal dan moneter sangat-sangat penting dan kita harus menempatkan orang yang punya rekam jejak, jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang tinggi," kata Jokowi, Kamis (23/2/2023).
Melihat keyakinan Jokowi ini, mari kita membuka kembali rekam jejak Perry Warjiyo.
Siapakah Perry Warjiyo?
Mengutip situs BI, Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tahun 1959. Perry menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1982. Kemudian, dia memulai karier di BI pada 1984.
Pada 1986, Perry mendapatkan gelar Master pada tahun 1989 pada Iowa State University dan meraih gelar Ph.D di tahun 1991.
Perry tercatat memiliki karier yang panjang dan cemerlang di BI, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Pada 2009, Perry Warjiyo pernah mencicipi posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009.
Periode Pertama
Perry Warjiyo resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.70/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2018.
Sebelum menjadi Gubernur BI, Perry sebenarnya sudah berkali-kali gagal untuk menjadi seorang Deputi Gubernur sebelum akhirnya terpilih. Tak disangka, saat itu pun, Perry akhirnya menjadi satu-satunya calon Gubernur BI yang dipilih Presiden Jokowi.
Perry tak pernah mengira bisa mencapai posisi BI-1. Bahkan ia bercerita, dahulu Perry Warjiyo bukanlah siapa-siapa dan berasal dari keluarga miskin.
"Saya orang desa, orang petani, dari keluarga miskin. Lima tahun lalu saya duduk di sini menjalani fit and proper jadi Deputi Gubernur, setelah tiga kali tidak berhasil tapi kita belajar banyak," kata Perry, saat ditemui Gedung DPR dalam fit and proper test, Rabu (28/3/2018).
Selama masa kepemimpinannya 2018-2023, Perry banyak membawa pencapaian di BI. Salah satu di antaranya adalah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Dari BSPI ini, Perry telah mendorong berbagai program yang memajukan sistem pembayaran di Indonesia a.l. QRIS, BI-FAST dan SNAP.
Selain itu, BI dalam pimpinan Perry berhasil memperluas Local Currency Settlement (LCS) hingga ke lima negara di Asean. Tidak hanya di Asean, BI akan memperluas LCS hingga ke India dan Korea Selatan.
Di luar moneter, Perry terbukti berhasil menjalin hubungan baik dengan otoritas fiskal. Selama pandemi, Perry dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berhasil berbagi beban dalam menopang pemulihan ekonomi dan pembiayaan pandemi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama 1-3.
SKB ini dijalankan selama tiga tahun, di mana pembagian burden sharing mencapai Rp 1.104,85 triliun.
Adapun, dalam SKB I, suku bunga SBN yang dibeli BI mengacu pada pasar. Di SKB II, yield yang berlaku sebesar 7% dan semuanya ditanggung BI, yakni Rp 397,56 triliun.
Untuk SKB III yang berlaku pada 2021 dan 2022, bunga yang ditetapkan sama dengan biaya operasi moneter. Nilai yang ditanggung BI sebesar Rp 439 triliun sepanjang 2021-2022.
Capaian ini membuktikan bahwa Perry merupakan sosok yang piawai dalam menjaga hubungan antara fiskal dan moneter.
[Gambas:Video CNBC]
Bos BI Ungkap 5 Persoalan yang Bikin Dunia Kacau Balau
(haa/haa)
