RI Krisis Angkutan Umum, Eh Malah Kendaraan Listrik Disubsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya semakin serius merealisasikan kebijakan pemberian subsidi dan insentif kendaraan listrik. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat membeli kendaraan listrik sehingga membuat mereka beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.

Namun, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai pemberian insentif justru hanya menambah jumlah kendaraan di jalan dengan kendaraan listrik. Hal itu akan memperparah kemacetan di jalanan. 

"Harapan agar masyarakat meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik diperkirakan tak akan terjadi dengan kebijakan insentif yang disiapkan pemerintah. Justru, insentif hanya menambah jumlah kendaraan di jalan dengan kendaraan listrik. Karena itu, kemacetan diperkirakan semakin parah," jelasnya kepada CNBC Indonesia, Senin (20/2/2023).

Baca: Raksasa Otomotif China Lagi Dilobi, Luhut Beberkan Alasannya

Berdasarkan temuannya, menurut Djoko saat ini Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya transportasi umum yang tidak beroperasi lagi di banyak daerah di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di pedesaan, Djoko menemukan bahwa para pelajar di pedesaan saat ini mayoritas menggunakan sepeda motor ketimbang naik angkutan umum. Fakta ini jelas menunjukkan kemerosotan transportasi publik di Indonesia.

"Andaikan masih ada hanya angkot-angkot sisa yang sudah tidak layak operasi. Sudah tidak melakukan uji layak jalan (kir) dan jika dilakukan sudah dapat dipastikan Dishub setempat tidak akan mengeluarkan surat lolos uji layak jalan," jelasnya.

"Angkutan pedesaan yang cukup marak sebelum tahun 2000-an, sekarang sudah banyak desa-desa yang tidak memiliki angkutan pedesaan. Dampaknya, para pelajar yang berada di pedesaan menuju sekolahnya beralih menggunakan sepeda motor. Demikian pula halnya terjadi di wilayah perkotaan yang sudah punah layanan transportasi umumnya," lanjutnya.

Untuk itu ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang hal itu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia. Djoko menilai seharusnya anggaran insentif kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun yang disiapkan pemerintah dialihkan ke peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi publik.

Baca: Luhut Targetkan Populasi Mobil Listrik Sampai 10% Tahun Depan

Menurutnya, jika memang pemerintah ingin masyarakat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, maka perbanyak transportasi publik seperti kereta dan bus listrik yang nyaman sehingga membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi.

"Jika (dana insentif) diberikan ke kendaraan umum, macet, polusi dan kecelakaan akan teratasi sekaligus. Insentif kendaraan listrik semestinya dialokasikan untuk pembelian bus listrik untuk angkutan umum. Hal ini akan mendorong penggunaan angkutan umum yang nyaman dan ramah lingkungan, sehingga dominasi kendaraan pribadi dapat dikurangi," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Begini Jadinya RI Jika 140 Juta Kendaraan Pindah ke Listrik..