Kejar Selesaikan Proyek Prioritas, PUPR 'Diguyur' Rp 125 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja ditugaskan untuk menyelesaikan pembangunan proyek prioritas. Kementerian PUPR pun mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp 125,22 triliun untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Dia menyebutkan proyek prioritas tersebut meliputi bidang sumber daya air, ketahanan pangan, konektivitas, pelayanan perkotaan, permukiman/perumahan, dan layanan infrastruktur lainnya, yang bersifat dukungan.

Anggaran tersebut juga telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Endra menambahkan, dalam anggaran tersebut, Rp 15 Triliun digunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya padat karya. Proyek padat karya yang menjadi fokus, contohnya pekerjaan yang disediakan oleh Kementerian PUPR yang memiliki durasi 3-4 bulan dan tidak membutuhkan teknologi.

"Rp 125 Triliun itu termasuk di dalamnya ada proyek-proyek yang sifatnya padat karya tunai, nilainya Rp 15 Triliun, itu untuk penyangga sosial kita. Jadi itu yang diberikan untuk masyarakat desa dan kota yang tidak punya pekerjaan," ujarnya dalam Road To Economic Outlook CNBC Indonesia, Senin (20/2/2022).

Dia menambahkan, ada pula proyek membersihkan jalan, membersihkan drainase, cat marka, membangun irigasi kecil, membangun sarana air minum, sanitasi di pedesaan, dan membangun jalan desa untuk jalan produksi dan pangan.

"(Anggaran) Itu bisa menyerap 800 ribu orang yang butuh kerja. Selain mencipta lapangan pekerjaan, itu juga bisa menjaga daya beli masyarakat kota dan desa yang membutuhkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Endra mengatakan PUPR juga mendapat tugas khusus untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menyebutkan tugas khusus ini mencakup pembangunan jalan daerah, penanganan bencana, dan penugasan khusus lainnya dari Presiden.

Baca: Bos Properti Optimistis Pasar Properti Tetap Tumbuh di 2023

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dorong Infrastruktur, Ini 2 Fokus Utama Pemerintah