Jreng! Senator AS Tiba-Tiba Surati Jokowi, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Empat senator AS dari Partai Demokrat menulis surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal bulan ini, menyatakan keprihatinan tentang hukum pidana di Indonesia.

Hal itu terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada akhir tahun lalu.

"Kami menulis untuk mendesak Anda untuk mempertimbangkan kembali adopsi ketentuan tersebut dan untuk memastikan bahwa setiap pasal yang dimasukkan dalam KUHP yang direvisi konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia dan prinsip-prinsipnya sendiri," kata surat itu yang ditandatangani oleh Senator Edward Markey, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth, dan Cory Booker.

Baca: Jokowi Ngeluh Jalanan Makin Macet, Buka-bukaan Biang Keroknya

Setali tiga uang, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken juga mengungkapkan keprihatinan Washington tentang ketentuan tertentu dalam hukum pidana baru Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam panggilan telepon, Kamis (16/2/2023).

Salah satu yang menjadi sorotan terkait UU KUHP yang baru adalah ketentuan tentang perzinahan atau seks di luar nikah. Beleid itu juga memuat pasal-pasal yang melarang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, serta menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan ideologi negara.

Baca: Geger Kemunculan 2 Tanda Kiamat di Israel, Begini Faktanya

Para kritikus mengatakan hukum pidana merusak kebebasan sipil. PBB juga mengatakan undang-undang itu mengancam kebebasan media, privasi, dan hak asasi manusia.

Perlu diketahui, pasal zina dan larangan seks luar nikah yang terdapat dalam pasal 411 saat ini memang sempat hangat diperbincangkan.

Pada bagian Keempat tentang Perzinaan dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan RUU KUHP ini memuat 3 pasal. Yaitu, pasal 411, 412, dan 413.

Pasal 411 berisi mengenai setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan. Mereka akan terkena hukuman penjara paling lama satu tahun atau pidana paling banyak kategori II.

Baca: Perang Ukraina Jadi Senjata Makan Tuan Rusia, Ini Buktinya

Sementara itu, Pasal 412 menetapkan, ayat (1) setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Tindakan tersebut dilakukan atas pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan dan bagi yang belum menikah oleh orang tua atau anaknya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Investor Bisa Kabur Gara-Gara RUU KUHP, Beneran?