Gak Cuma buat PLTU, Janji Rp 300 T Biden ke RI Bisa Buat Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan komitmen pendanaan dari program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diiniasi negara maju G7, salah satunya Amerika Serikat, senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (asumsi kurs Rp 15.116 per US$) tidak hanya akan berfokus pada program pengakhiran operasional lebih dini alias early retirement PLTU.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan akses pendanaan JETP sendiri nantinya tidak hanya berkutat pada rencana pensiun dini PLTU, namun juga akan menyasar program lain yang berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca.

Salah satunya, menurutnya yaitu program dedieselisasi atau konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

"Ini nanti kita juga akan melihat itu, karena kita ingin mempercepat konversi diesel ke gas, terus dari gas nanti ke EBT. Ini yang paling cepet sih kalau mau nurunin emisi sama nurunin cost dari diesel ke gas," ungkapnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/2/2023).

Meski demikian, tidak semua program penurunan emisi gas rumah kaca akan mendapatkan akses pendanaan dari program JETP. Misalnya, proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

"Dalam JETP tidak ada carbon capture, dia nanti akan ada dari skema yang lain," ujarnya.

Baca: Pensiun Dini PLTU Gak Murah, Semua Tergantung Ini

Seperti diketahui, Kementerian ESDM mulai mengimplementasikan komitmen pendanaan dari program JETP. Hal tersebut menyusul diresmikannya Kantor Sekretariat JETP yang berlokasi di Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan JETP sendiri merupakan program inisiatif kemitraan antara Indonesia dengan beberapa negara maju. Tujuannya, adalah guna memastikan penurunan emisi gas rumah kaca.

"Prinsip-prinsip keadilan masyarakat. Masyarakat harus tetap mendapatkan akses energi, energinya semakin bersih, prinsip ketahanan energi dan juga harga listriknya tetap terjangkau. Harga energinya tetap terjangkau," ujar dia di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/2/2023).

Menurut Dadan, dalam waktu jangka pendek ini Sekretariat JETP akan menyusun rencana investasi (comprehensive investment plan) untuk proyek yang akan mendapat pendanaan program ini. Meski begitu Dadan belum dapat merinci secara detail proyek-proyek mana saja yang akan mendapatkan pendanaan dari program ini.

"Di situ nanti akan keluar proyek-proyeknya, kegiatannya, programnya seperti apa, berapa penurunan emisi gas rumah kaca, berapa biaya nya, investasinya berapa, terus bagaimana kita mengeksekusinya. Semua akan mengikuti regulasi-regulasi yang ada di kita tentunya," ujar Dadan.

Baca: Janji Biden Rp 300 Triliun buat RI, Kapan Cair? Ini Kata ESDM

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tekan Emisi Karbon, RI Kudu Pensiun Dini 8,6 GW PLTU