Nah Lho! Utang Luar Negeri Pak Jokowi Naik di Akhir 2022

Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia

14 February 2023 10:45

Foto: Tangkapan Layar Sekertariat Presiden

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengklaim ULN Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar US$ 186,5 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3% (yoy).

Namun jika dibedah lebih dalam, posisi utang pemerintah dari November ke Desember 2023 mengalami kenaikan. ULN pemerintah naik dari US$ 181,6 miliar di November 2023, menjadi US$ 186,5 miliar pada Desember 2022.

BI sendiri tidak mengatakan mengapa posisi bulanan ULN pemerintah meningkat. Akan tetapi, jenis utang pemerintah dari sisi SBN domestik, SBN internasional, pinjaman baik bilateral dan multilateral mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan dibukukan oleh jenis utang SBN yang naik dari US$128,28 miliar menjadi US$ 130,84 miliar per Desember 2022.

Adapun rinciannya, SBN internasional naik US$ 81,47 miliar per November 2022 menjadi US$ 81,95 miliar per Desember 2022. Sementara itu, SBN domestik naik signifikan dari US$ 46,81 miliar menjadi US$ 48,88 miliar.

Baca:

Jreng, OJK Bakal Sanksi Keras Kresna Life Gara-Gara Ini

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan peningkatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

"ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Erwin, Selasa (14/2/2023).

Pemerintah, menurut Erwin, terus berkomitmen agar ULN dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4% dari total ULN Pemerintah), jasa pendidikan (16,5%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (11,4%).

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah," tegas Erwin.