Jokowi Murka Soal Gas! Pabrik Pupuk Sampai Mati Belasan Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya atas berhenti beroperasinya dua pabrik Pupuk di Indonesia, khususnya yang berada di Aceh. Yakni Pabrik Pupuk milik Aceh Asian Fertilizer (AAF) dan juga Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Presiden Jokowi menyatakan, problem berhenti beroperasinya dua pabrik itu terjadi sejak tahun 2005 karena tidak dapat pasokan gas. "Di Aceh ada 2 pabrik pupuk yang berhenti, Aceh Asean Fertilizer dan Pupuk Iskandar Muda. Problemnhya gas, apakah kita kalau tidak cukup gas di dalam negeri kita gak bisa impor supaya pabriknya jalan?" ungkap Jokowi dalam Peresmian Pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda, Aceh, Jumat (9/1/2023).

Jokowi pun meminta supaya masalah-masalah yang terjadi di industri pupuk ini segera dituntaskan, seperti permasalahan gas yang menjadi bahan baku kebutuhan dasar produksi pupuk di dalam negeri. "Kebutuhan dasar yang kita inginkan kok dibiarkan saja," terang Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengakui bahwa saat ini harga gas masih dalam kondisi yang mahal. Namun, kelak jika harga gas turun, permasalahan pasokan gas ke industri pupuk bisa diselesaikan dengan baik.

Maka dari itu, ia meminta komitmen Kementerian BUMN dan PT Pupuk Indonesia untuk terus mencari jalan keluar. "Komitmen manajemen tim sendiri betul-betul mencari jalan keluar untuk urusan gas karena kuncinya di situ," tandas Presiden Jokowi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu mengungkapkan kekhawatirannya atas keberlangsungan operasional PT Pupuk Iskandar Muda 1 (PIM) di Aceh yang bakal kembali berhenti beroperasi. Terutama, menyusul tersendatnya pasokan gas bumi untuk operasional pabrik pupuk tersebut.

Namun, kekhawatiran tersebut akhirnya dijawab langsung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Regulator di sektor hulu migas ini memastikan pasokan gas untuk pabrik pupuk PIM-1 pada 2023 mendatang terjamin.

Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal menjelaskan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/ LNG) pada tahun 2023 mendatang, awalnya PIM-1 merencanakan melalui impor. Namun, belakangan diketahui PIM-1 meminta alokasi gas dari dalam negeri.

Menurut Kemal, SKK Migas sendiri tidak terlibat terkait opsi impor yang dilakukan oleh PIM. Hanya saja, pihaknya mendapatkan informasi bahwa sejak pertengahan tahun 2022 PIM tengah mengupayakan impor LNG, serta telah mengirimkan permohonan rekomendasi impor LNG ke pemerintah.

"Mengingat impor LNG belum menunjukkan titik terang, sementara terdapat kebutuhan LNG di awal tahun 2023, PIM memohon kepada pemerintah untuk mendapat suplai LNG dari hulu," ungkap Kemal kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/12/2022).

Dengan adanya situasi tersebut, SKK Migas pun berkomitmen memprioritaskan pasokan gas untuk domestik terlebih dahulu, termasuk untuk kebutuhan PIM di tahun 2023.

"Sebagai informasi, pada tahun 2022 dipasok 2 kargo LNG dari WK (Wilayah Kerja/ Blok migas) Mahakam pada bulan September dan Oktober 2022 untuk kebutuhan reaktivasi PIM 1," kata dia