Turunkan Inflasi, Kasih 'Kado' ke Daerah Gak Cukup Pak Jokowi

Tim Redaksi, CNBC Indonesia
10 February 2023 09:50
Sejumlah kuli panggul sedang membawa karung beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta (7/2/2018). Perum Bulog akan mengimpor beras dari tiga negara yaitu Thailand, Vietnam dan India dengan jumlah maksumum 281.000 ton, namun jumlah tersebut berbeda dengan keputusan tang diberikan oleh Kementerian Perdagangan yang hanya mengizinkan impor beras sebanyak 500.000 ton. (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk memberikan 'kado' alias insentif sebesar Rp 15 miliar bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan tingkat inflasi. Namun, itu saja tak cukup. Kestabilan harga pangan adalah kunci menjaga stabilitas inflasi. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau Pasar Bakti di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

"Kalau inflasinya bagus diberi insentif dari Kementerian Keuangan, seingat saya Rp 15 miliar. Bagi yang belum (menurunkan inflasi) pasti malu dan pasti mau menurunkan," jelas Jokowi.

Kendati demikian, menurut Ekonom Senior & Menteri Keuangan Indonesia (2014-2016) Bambang Brodjonegoro ada satu hal krusial, yang harus dilakukan pemerintahan untuk menjaga laju inflasi di tanah air, yakni menjaga stabilitas harga pangan.

"Tantangan utamanya adalah harga beras. Bicara produksi cukup atau tidak, distribusinya merata atau tidak. Ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah," jelas Bambang saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Banggar DPR, Kamis (9/2/2023).

Bambang menyebut, inflasi harga pangan bergejolak merupakan penentu inflasi di Indonesia. Dibandingkan inflasi inti yang dikendalikan oleh Bank Indonesia (BI), maupun inflasi harga yang diatur pemerintah, yang biasanya sudah diantisipasi melalui subsidi.

"Jadi, inflasi harga pangan bergejolak sesuatu yang harus diwaspadai, kalau kita ingin inflasi bisa di bawah 5%," ujarnya. Juga harus diimbangi agar subsidi yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.

Inflasi yang tinggi mengancam daya beli masyarakat. Daya beli yang terganggu, pada akhirnya akan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,3% dengan tingkat inflasi bisa terjaga pada level 3,6%.

Adapun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,31% dengan laju inflasi mencapai 5,51%.

"Dilihat perbandingan negara, maka Indonesia masih punya kemampuan mengendalikan inflasi, yang membuat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan," jelas Bambang.


(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sat Set! Airlangga Beberkan Jurus Atasi Inflasi Beras

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular