Macro Insight
Jokowi Gencar Bangun Ini Itu Tapi Ekonomi RI Seret, Kok Bisa?
Foto: Infografis/ Mega Proyek Era SBY, Kelar di Tangan Jokowi
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan pembangunan infrastruktur ataupun kawasan industri. Namun, dampak dari pembangunan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada pertumbuhan ekonomi.
Membangun infrastruktur, mengembangkan Indonesia dari pinggiran, menciptakan ketahanan pangan, serta hilirisasi merupakan misi besar pemerintahan Jokowi.
Sejumlah pembangunan infrastruktur dan proyek ambisius digalakkan Jokowi mulai dari Trans Papua, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Light Rail Transit (LRT), megaproyek listrik 35.000 MW, food estate, kawasan industri, hingga bandara-bandara di daerah.
Proyek paling ambisius terakhir adalah pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Sejak menjabat penuh pada 2015 hingga 2022 atau delapan tahun pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur sudah menembus Rp 2.768,9 triliun. Anggaran infrastruktur menggelembung daru Rp 256,1 triliun pada 2015 menjadi Rp 363,8 triliun pada 2022.
Anggaran infrastruktur bahkan pernah menyentuh Rp 400an triliun pada 2018-2019 walaupun realisasinya di angka Rp 394 triliun.
Anggaran infrastruktur pada pemerintahan Jokowi jauh lebih besar dibandingkan pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode 2005-2013 di mana Presiden SBY menjabat secara penuh, anggaran infrastruktur yang digelontorkan mencapai Rp 824,80 triliun.
Anggaran infrastruktur Presiden Jokowi selama delapan tahun pertama pemerintahannya lebih dari tiga kali lipat dibandingkan pada sembilan tahun pemerintahan SBY di mana SBY menjabat secara penuh.
Kendati melonjak di era Jokowi, porsi anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebenarnya tidak bergerak terlalu jauh. Jumlahnya juga jauh lebih kecil dibandingkan idealnya.
Pada pemerintahan SBY, rata-rata anggaran infrastruktur terhadap PDB mencapai 1,55% dari PDB. Angkanya naik menjadi 2,05% dari PDB pada era Presiden Jokowi.
Jumlah tersebut lebih rendah dari angka idealnya yakni 4-4,5% dari PDB.
