Menteri Jokowi Minta Tolong DPR Gaet Investor Buat IKN
Foto: Keterangan Pers Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kementerian Investasi - BKP)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan permohonan bantuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Bahlil menyebutkan kepada DPR dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, dia meminta jika ada pengusaha yang hendak berinvestasi di IKN maka Bahlil dengan terbuka akan menerima investasi tersebut.
"Kalau ada teman-teman pengusaha yang mau masuk (investasi di IKN) tolong kabari. Kita sama-sama pejabat negara, saya juga pingin sebenarnya tapi dibatasi Undang-undang, kita harus paham, kadang nggak enak tapi harus dalam kepentingan negara," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dia mengungkapkan kerjasamanya dengan DPR untuk meyakinkan publik berinvestasi di IKN. Dia mengatakan, berdekatan dengan tahun politik di tahun 2024, maka publik harus diyakinkan bahwa tidak akan perubahan regulasi kebijakan investasi.
"Jadi saya mohon bantuan Pimpinan dan DPR, kita sama-sama menjalankan ini harus meyakinkan publik. Sekalipun tahun politik kita masih aman, yang merepresentasikan rakyat hanya DPR," pungkasnya.
Adapun, Bahlil mengatakan investasi untuk IKN Nusantara terbuka untuk asing atau foreign direct investment (FDI) dan juga investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
"Dua-duanya (investasi di IKN) jadi ada FDI ada PMDN, dua-duanya. Kami diperintahkan Pak Presiden jangan hanya fokus FDI kalo bisa dalam negeri kenapa ga kita maksimalkan," ujarnya.
Untuk diketahui, tiga tahun setelah pemerintah mengumumkan proyek besar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, hingga kini aturan insentif kepada investor belum jelas. Namun kini ada kabar baiknya, Presiden Joko Widodo siap menandatangani draft berbagai insentif untuk para investor.
"Sayangnya kami tidak bisa membagikannya kepada kalian hari ini karena draft finalnya masih ada di Presiden. Tapi saya garansi bahwa insentif di IKN salah satu yang terbaik kalau dibanding KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) itu lebih bagus. Kami menunggu untuk kepastian akhir," ungkap Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2023, di Plaza Mandiri, Kamis (2/2/23).
Selama ini pemerintah terus gencar berupaya agar investor, baik di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di proyek IKN ini. Bambang menegaskan proyek ini sangat prospek dan tetap transparan. "Pada dasarnya environmental, social, and corporate governance (ESG) tetap transparan dan berkelanjutan," lanjutnya.
Pemerintah terus mengebut proyek IKN sampai sekarang. Bambang ingin merealisasikan keinginan Jokowi untuk menggelar upacara HUT Kemerdekaan Indonesia pada 2024 di IKN.
"Bapak Presiden ingin beliau upacara bendera di IKN. Apakah mungkin? kami berupaya keras untuk mewujudkannya, setidaknya jadi sumbu kebangsaan, atau Titik Nol sudah jadi. Lalu ada istana kemerdekaan, kantor BUMN, satu mal yang sudah ada tender dengan private sector. Proyeknya tetap on the track saat ini. Lalu poin kedua saya bakal memberi petunjuk soal insentif lalu di 2024 ini akan terjadi di lapangan," tutupnya.
[Gambas:Video CNBC]
Depan Jokowi, Bahlil Janji Target Investasi Rp 1.200 T Tembus
(mij/mij)
