Menteri Jokowi Ini Naik Darah, Negara Maju Diskriminasi RI!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi hijau kini jadi pembicaraan besar di dunia, apalagi perubahan iklim terjadi begitu drastis dalam beberapa waktu terakhir. Tapi sayangnya, realita yang muncul seringkali negara maju mendiskriminasi.

Demikianlah disampaikan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi narasumber dalam acara Morning Talk with Minister of Investment yang merupakan rangkaian dari Mandiri Investment Forum (MIF) pagi ini (2/2/2023) di Plaza Mandiri, Jakarta.

Baca: Astaga, Ada Virus Gentayangan, RI Terancam Krisis Pangan Ini

Salah satu fokus pemerintah, kata Bahlil adalah membangun ekonomi hijau baik melalui transisi energi maupun investasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan lingkungan. Hal ini diharapkan menjadi suatu gerakan perubahan bagi Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2045.

"Berbicara tentang energi hijau, ini terjadi anomali berpikir antara negara maju dan berkembang. Di berbagai belahan dunia mengatakan bahwa semua negara harus memakai energi baru terbarukan, tetapi hanya 1/5 investasi energi hijau yang masuk ke negara berkembang," ujarnya.

"Oleh karena itu, perlu persamaan berpikir bahwa semua negara setara, seharusnya tidak ada diskriminasi antar negara berkembang dan negara maju. Selain itu, pemerintah juga mendorong penurunan emisi karbon sebesar 31,89% pada tahun 2030," tegas Bahlil.

Baca: Bahlil: IKN Bukan Pepesan Kosong, Ini Barang Bagus!

Menurut Bahlil, pemanasan global yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari ulah negara maju, di mana dulu gencar industrialisasi dan mengabaikan lingkungan, termasuk hutan. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan ekonomi hijau. salah satunya melalui hilirisasi.

"Kami lebih tahu itu. Dan saya sudah berkomitmen bagaimana menjaga lingkungan. Maka kami melaksanakan hilirisasi. Misalnya, agar tidak jadi ilegal mining, tapi apa yang terjadi? Uni Eropa bawa kami ke WTO, nikel dipermasalahkan. Saya rasa ini tidak masuk akal," tegasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Asing Ramai Serbu RI, Uang Rp401 T Masuk di Awal Tahun!