Bahlil: IKN Bukan Pepesan Kosong, Ini Barang Bagus!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukanlah pepesan kosong belaka. Ia mengajak swasta dan pihak lainnya untuk turut serta menyukseskan proyek ini.

"Kalau kami selalu menganologikan IKN itu bukan pepesan kosong, 2024 insya allah kami pindah. Lalu, saya yakin Bank Mandiri lebih proaktif untuk menyelesaikan persoalan investasi," kata Bahlil pada Mandiri Investment Forum 2023 di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (2/2/23).

Demi menyukseskan proyek IKN, pemerintah juga bakal pasangan badan pada setiap perizinan yang keluar. Sehingga pihak swasta tinggal datang membawa uangnya untuk berinvestasi. Bahlil bahkan menyamakan proyek IKN ini seperti seorang gadis.

"Untuk IKN, biar pemerintah yang izinnya. kalian datang saja. IKN ini bagaikan wanita kampung yang cantik, yang smart, anggun cuma belum dipoles saja, daripada wanita yang setengah-setengah tapi polesannya bagus. Saya sebagai orang kampung menjamin barang ini barang bagus," katanya.

Pemerintah terus berupaya untuk menawarkan IKN ke investor, salah satunya denga penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss. Indonesia telah melakukan pembukaan paviliun yang berada di Promenade 55, Davos, Swiss ini pada 16 - 20 Januari 2023.

Foto: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI) Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI)

Presiden Joko Widodo juga bakal mengesahkan Undang Undang Ibu Kota Negara yang baru pada Februari 2022, serta diusulkan oleh pemerintah untuk direvisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2023.

Perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini ditengarai untuk memberi insentif sekaligus kepastian bagi calon investor dalam membiayai proyek di Nusantara.

Apabila tidak ada investor yang melirik proyek IKN di Kalimantan Timur, pembangunan ibu kota baru dipastikan hanya akan bergantung pada APBN.