Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Anggaran K/L 'Dibintangi'

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan, anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang dibintangi pada awal tahun ini dikarenakan memiliki belanja barang yang terlalu banyak.

Pada 2023, belanja barang K/L sendiri berdasarkan buku Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp 375,17 miliar dari total belanja negara yang mencapai Rp 3.061,2 triliun pada tahun ini.

"Umumnya belanja barang. Belanja modal mungkin ada, yaitu yang akan dibelanjakan di Semester II," kata Isa kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/2/2023).

Dalam Nota Keuangan APBN 2023, arah kebijakan belanja barang memang disebutkan untuk melanjutkan kebijakan efisensi belanja, terutama belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Oleh sebab itu, Isa meyakini, arah kebijakan belanja pemerintah itu seharusnya tidak memengaruhi sentimen pelaku usaha di sektor swasta dalam mengalokasikan belanja modalnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 2023 dapat dijaga sesuai target APBN sebesar 5,3%.

"Saya percaya pihak swasta punya kapasitas memprediksi kondisi perekonomian dan tidak sekedar ikut-ikuta," tuturnya.

"Bahwa mereka mencermati segala hal, termasuk sikap kewaspadaan pemerintah di tengah-tengah optimismenya, saya yakini menggambarkan comprehensiveness analisis mereka," ucap Isa.

Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang 'membintangi' sejumlah anggaran K/L sehingga mereka mengaku kesulitan mencairkan anggaran pada tahun ini ternyata juga membuat pelaku usaha menahan belanja untuk berekspansi.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, berdasarkan laporan belanja perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) kebanyak juga tengah menahan belanja modalnya.

"Saya lihat dari data perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Itu capex hanya tumbuh 8% di kuartal III, kuartal IV kan belum keluar, sedangkan omzet bisa naik sampai 28% artinya banyak yang belum berani," ujar David kepada CNBC Indonesia, Rabu (1/2/2023).

Ia menjelaskan, perusahaan yang menahan belanjanya itu disebabkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi perekonomian global pada 2023 yang kerap kali disebut pemerintah dan lembaga internasional suram. Mulai dari ancaman resesi hingga banyaknya kabar PHK.

"Sentimen pebisnis dari sektor swasta agak turun dalam membelanjakan capex nya. Jadi kelihatan berita-berita yang negatif memengaruhi psikologis mereka dalam bereskpansi walaupun dari sisi omzet naiknya cukup kencang," tutur David.

Dengan kondisi ini, David menekankan, pemerintah seharusnya cepat membelanjakan anggarannya untuk memberikan keyakinan pelaku usaha untuk berekspansi pada tahun ini supaya pertumbuhan ekonomi domestik tak melambat seperti ekonomi global. Apalagi dana yang mengendap di anggaran pemerintah maupun daerah kata dia terbilang banyak selama 2022.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pemerintah memiliki kas sangat besar untuk menghadapi 2023 yakni sekitar Rp 387,2 triliun. Kas tersebut berasal dari dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2022 mencapai Rp 232,2 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga akhir tahun ini sebesar Rp 165 triliun. Dana Pemda di bank pun tercatat Rp 123 triliun.

"Kalau buffer iya pasti kan setiap ada tantangan kita perlu buffer. Tapi memang kan di dalam negeri ini kalau semua menahan diri karena ekonomi kita itu memang 56% di drive sektor domestik, konsumsi domestik jadi memang harus tetap ada kayak macam pengungkit," tutur David.

"Ibarat bola salju kita harus ungkit dulu supaya bola saljunya itu bergulir. Jadi memang perlu juga, walaupun dari sisi size pemerintah kan enggak besar lagi ya fiskal defisitnya akan diturunkan di bawah 3%, hanya 2,8%," ucapnya.