Permudah Akses Nelayan, MoU Distribusi BBM Diteken
Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
02 February 2023 15:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan kesepakatan terkait dengan kepastian pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi untuk nelayan kecil dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa penandatanganan kerja sama ini bertujuan agar distribusi BBM bagi nelayan tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
Dia mengungkapkan akan ada enam zona yang akan menjadi fokus dari distribusi BBM tepat sasaran tersebut "Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," ungkap Trenggono dalam acara penandatanganan nota kesepahaman, Kamis (2/2/2023).
Trenggono melanjutkan, nantinya kapal penangkap ikan dari perusahaan tidak bisa mendaratkan di zona yang sudah ditentukan maksimal 5 pelabuhan dari satu zona. Sebab, akan terjadi pemborosan BBM jika penangkapan ikan dan pendaratan ikan dilakukan di tempat yang berbeda.
"Walau sekarang yang terjadi itu lintas, jadi dari sini menangkap di Aceh, dari Jakarta menangkap di Arafuru, ini yang yang akhirnya kemudian pemborosan yang luar biasa, tapi dengan klaster tadi kita akan bisa kontrol bahwa di lokasi itu di 5 pendaratan itu ada bahan bakar atau tidak," jelasnya.
Dengan begitu, kerja sama antara KKP dan Kementerian BUMN dilakukan untuk memaksimalkan distribusi BBM yang merata.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan bahwa BUMN akan terus mendukung potensi industrialisasi laut agar dimanfaatkan dengan maksimal. Dia mengatakan, kerja sama ini merupakan pilot project yang sampai saat ini dilakukan di dua titik pendistribusian BBM tepat sasaran. "Bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayannya, ini baru itu, kita belum bicara cold storage-nya, off taker ya," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.
Erick juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan memaksimalkan kuota BBM yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dia memastikan bahwa subsidi BBM akan semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Nah ini yang kita mau dorong persamaan hal-hal yang bisa dilakukan kepada titik-titik yang tepat sasaran. Yang pasti pemerintah pasti menjaga dan memaksimalkan kuota yang sudah diberikan pemerintah, karena tidak mungkin pemerintah tidak memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan tapi masih tepat sasaran ya," tandasnya.
Untuk diketahui, kerja sama antara KKP dan Kementerian BUMN ini baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang senada dengan lini usaha BUMN lainnya.
Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Bulan Mei, SPBU di Tanah Air Kompak Turunkan Harga BBM
Most Popular