Energy Corner Special B35

BPDPKS Siapkan Anggaran Rp 35 T Buat Insentif Harga Biodiesel

News - Khoirul Anam, CNBC Indonesia

31 January 2023 15:03

Foto: Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, dalam acara Energy Corner Special B35 Implementation bertajuk "B35 Untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi yang Merata dan Berkeadilan" pada (31/1/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 hingga Rp 35 triliun untuk membayar insentif selisih harga indeks pasar antara biodiesel dan solar. Anggaran ini disiapkan karena biodiesel didistribusikan kepada badan usaha dengan harga solar.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menjelaskan bahwa BPDPKS bertugas membayar selisih harga indeks pasar solar dengan harga indeks pasar biodiesel. Artinya, ketika harga biodiesel lebih tinggi dibandingkan harga solar, BPDPKS akan menanggung selisih harga tersebut.

"Karena badan usaha BBM itu diwajibkan menyalurkan biodiesel. Pertamina misalnya, itu seharga solar. Jadi, kalau harga biodiesel lebih tinggi dari solar, maka ditanggung BPDPKS," ungkap dia dalam acara peluncuran B35 'Energy Corner Special B35 Implementation' CNBC Indonesia, Selasa (31/1/2023).

Adapun Eddy memperkirakan bahwa selisih harga antara solar dan biodiesel tidak terlampau besar pada 2023. Pasalnya tren penurunan harga biodiesel terjadi sejak pertengahan 2022.

"Saya kira memang pada 2023 ini mungkin tidak terlampau terjadi fluktuasi harga begitu tinggi. Kita proyeksikan di 2023 nanti dengan penyaluran kurang lebih 13,15 juta KL tadi itu, anggaran dana yang diperlukan itu Rp 30-31 triliun, dan itu telah diputuskan BPDPKS telah mengalokasikan dana tersebut untuk membayar kewajiban selisih harga itu," lanjut Eddy.

Baca:

Mahfud MD: Rakyat Dihisap Indosurya Rp 106 T, Mafianya Banyak

Sebelumnya, kata dia, bahwa pada awal 2021, harga biodiesel sempat meningkat tajam dibandingkan harga solar sehingga ada selisih harga yang cukup besar. Adapun BPDPKS menanggung selisih harga solar dan biodiesel hingga Rp 51 triliun.

Sementara pada pertengahan 2022, harga solar mengalami kenaikan dan relatif lebih rendah dibandingkan biodiesel sehingga selisih harga antara biodiesel dan solar menjadi negatif. Oleh karena itu BPDPKS, Juni lalu sampai Desember tidak membayar insentif karena memang tidak ada selisihnya.

"Tapi dilihat di Januari 2023 biodiesel sudah mulai lebih tinggi harganya dari solar walaupun tidak begitu besar," papar dia.