Smelter Bauksit RI Tak Kunjung Tuntas, Ini Biang Keroknya..

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) membeberkan alasan dibalik belum tuntasnya pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) bauksit di Indonesia. Hal tersebut ternyata dikarenakan investasi yang begitu besar , namun sulitnya investor yang mau masuk.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistyanto menyatakan bahwa memang yang menjadi permasalahan utama dari belum rampungnya smelter bauksit di Indonesia adalah karena nilai investasi yang dinilai sangat besar.

Ronald klaim bahwa untuk mendirikan satu smelter bauksit diperlukan modal (Capital Expenditure/ Capex) hingga US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.160 per US$). Sehingga dia menilai, investasi dalam pembuatan smelter ini agak berat.

Baca: Dihantui Larangan Ekspor, Smelter Bauksit Tertatih-tatih!

"Saya kira investasi yang memang agak berat. Investasi ini maju mundur, sudah deal, mereka pergi lagi," tutur Ronald kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Jumat (27/1/2023).

Adapun hal lain yang dihadapi para pengusaha bauksit adalah ketika sudah sepakat antara investor dan pengusaha untuk membangun smelter di Indonesia, namun tiba-tiba Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut.

"Ada beberapa hal seperti kami lah contohnya, kami sudah berusaha deal dengan investor, tiba-tiba IUP dicabut. Nah ini kan soal perizinan. Bagaimana mungkin, dia sudah deal tiba-tiba nggak ada (izin), mau kemana, mau apa dasar hukumnya? Nggak ada orang IUP-nya sudah dicabut," jelasnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa semua investor yang berminat dalam pembangunan smelter bauksit ini merupakan investor asing. Ronald klaim ini juga yang menjadi persoalan, karena tidak ada investor domestik yang berani untuk berinvestasi pada pembangunan smelter bauksit dalam negeri.

Baca: Luar Biasa Jokowi! Aksinya Bisa Tarik Duit Rp504 Triliun

"Semua (investor) itu asing, nggak ada yang domestik. Domestik nggak ada yang berani," tandasnya.

Dengan begitu dia mengatakan bahwa pihaknya ingin duduk bersama dengan pemerintah untuk bisa mencari jalan keluar dari permasalahan investasi ini. Ronald menekankan hal ini harus dilakukan agar amanat UU 3/2020 tersebut bisa terealisasi.

"Kita juga ingin duduk bersama untuk bisa sharing, kita nggak cengeng, tapi kita ingin coba memberikan sesuatu agar ini bisa terealisasi," ucapnya.

Pasalnya, produksi bijih bauksit di dalam negeri saat ini jumlahnya mencapai 58 juta ton per tahun. Sementara, fasilitas pengolahan Smelter Grade Alumina (SGA) yang ada baru sebatas 2 unit smelter dengan konsumsi bijih bauksit 12 juta ton per tahun.

Artinya masih terdapat selisih 44 juta ton bijih bauksit yang belum terserap. Terutama apabila kebijakan larangan ekspor benar-benar akan diberlakukan mulai Juni 2023.

Sebagaimana diketahui, kebijakan Presiden Jokowi atas pelarangan ekspor bijih bauksit tersebut memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Yang mewajibkan pengembangan hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Dari hasil ekspor bijih bauksit Indonesia itu, industri Cina mempergunakannya untuk menghasilkan produk antara (intermediate product) alumina dalam bentuk smelter grade alumina (SGA) dan chemical grade alumina (CGA).

Kelak, dari hasil hilirisasi bauksit pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan. Presiden Jokowi mencatat, dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara bisa melejit menjadi kurang lebih Rp62 triliun dibandingkan pada tahun-tahun ini yang mencapai Rp21 triliun.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kacau! Proyek Smelter Bauksit Masih Juga Seperti 'Lapangan Bola'