Rasio Pajak RI Bisa Anjlok, Kalah Dari Malaysia & Vanuatu!

Jakarta, CNBC Indonesia- Tax ratio Indonesia terus melandai dalam 20 tahun terakhir. Angka tax ratio bahkan lebih rendah daripada negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, hingga Vanuatu.

Tax ratio menghitung pendapatan pajak dibandingkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Data Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan realisasi tax ratio pada 2022 sebesar 10,41% dari PDB.

Namun, target tax ratio 2023 justru diturunkan menjadi 9,61%. Artinya, tax ratio akan kembali ke single digit. Angka tersebut juga akan menjadi yang terendah setidaknya dalam 20 tahun terakhir.

Pengecualian untuk 2020 dan 2021 karena tahun tersebut menjadi anomali menyusul ambruknya perekonomian dunia dan Indonesia karena pandemi Covid-19.

Baca: Cara Daftar NPWP Online di HP, Sambil Rebahan Jadi!

Tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan dalam 20 tahun terakhir dari 12% pada 2003 menjadi 10,41% pada 2022.

Pada periode tersebut, rekor tertinggi tax ratio tercatat pada 2008 yakni 13,3%. Tahun 2008 menjadi satu-satunya periode di mana tax ratio Indonesia menyentuh 13%.

Pengamat Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI)Prianto Budi Saptono mengatakan tax ratio untuk Indonesia saat ini idealnya ada di angka 15%.

Baca: Kelompok Ini Bebas Tak Lapor SPT, Asal...

Namun, realisasinya jauh di bawah angka ideal tersebut karena besaran penerimaan pajak tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi.

"Harusnya sejalan antara unsur pertumbuhan PDB dan penerimaan pajak. Tapi pada prakteknya kan tidak," tutur Prianto, kepada CNBC Indonesia.

Dalam catatan Kementerian Keuangan, pendapatan perpajakan Indonesia naik dari Rp 210,79 triliun pada 2003 menjadi Rp 1.278,63 triliun pada 2021. Angkanya melesat enam kali lipat.

Sementara itu, PDB Indonesia berdasarkan harga konstan naik dari Rp 444,5 triliun pada 2003 menjadi Rp 11.118,98 triliun pada 2021. Angkanya melonjak 26 kali lipat lebih.

Prianto menambahkan besaran tax ratio perlu ditingkatkan agar pendapatan pajak meningkat dan pemerintah lebih leluasa dalam menentukan alokasi anggaran.

"Kalau naik kan tidak perlu mengandalkan pinjaman," ujarnya.

Prianto menjelaskan pemerintah sebetulnya tengah berupaya menaikkan tax ratio, terutama dari wajib pajak orang pribadi.

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan juga bisa membantu memperluas basis wajib pajak.

"Fokus 2023 sepertinya di PPh (pajak penghasilan) orang pribadi terutama PPh 21 karyawan. Pengawasannya lebih enak. Kan lebih enak mengawasi satu pemberi kerja dripada misalnya 10 orang kaya," ujarnya.

Berdasarkan hitungan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tax ratio Indonesia pada 2021 ada di angka 10,1%. Nilai tersebut menjadi salah satu yang terendah dii antara negara Asia Pasifik.

Baca: Dear Wajib Pajak, Ini Langkah 'Sat Set' Validasi NPWP dan NIK

Tax ratio Indonesia sudah kalah jauh dengan tetangga ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Juga, dengan negara Asia Pasifik yang terbilang kecil seperti Vanuatudan Maladewa.

Dalam catatan OECD, negara ASEAN dengan tax ratio tertinggi pada 2021 adalah Vietnam yakni 22,7% disusul kemudian Filipina (17,8%), Thailand (16,5%), Singapura (12,8%), dan Malaysia (11,4%).

Sementara itu, negara pasifik seperti Vanuatu memiliki tax ratio sebesar 14,2%, Samoa sebesar 25%, dan Maladewa sebesar 19,1%,

Negara Asia dengan tax ratio tertinggi adalah Jepang yakni 31,4%.

Baca: Laporan Tax Ratio 2023, Beneran Melempem Bu Sri Mulyani?

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan tax ratio tidak menjadi target khusus pemerintah. Namun, meningkatkan penerimaan pajak adalah tanggung jawab utama pemerintah.

"Tahun 2023 menjadi tantangan berat (untuk penerimaan pajak) karena pajak harus terus tumbuh untuk maintain tax ratio ke level sebelumnya," tutur Yon, kepada CNBC Indonesia.

Pendapatan pajak pada 2021 dan 2022 melewati target pemerintah. Namun, target pajak 2021 lebih rendah dibandingkan pra-pandemi. Pencapaian pada 2022 juga sangat terbantu oleh lonjakan harga komoditas yang sulit terulang lagi pada tahun ini.

"Tantangan 2023 ada perlambatan ekonomi, moderasi harga komoditas, ada basis perpajakan yang masih dioptimalkan, tingkat kepatuhan yang harus terus didorong, dan perubahan aktivitas ekonomi pasca pandemic," imbuh Yon.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(mae)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Warga Meksiko Protes Usai Pengadilan Larang Sabung Ayam