Sri Mulyani: Total Anggaran Covid-19 Bisa Bikin 2 IKN
Foto: Sri Mulyani (Tangkapan kayar youtube Perekonomian RI)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan masa-masa sulitnya dalam mengelola anggaran selama Pandemi Covid-19. Salah satunya ialah melonjaknya kebutuhan pembiayaan anggaran hingga besarannya setara dengan pembangunan dua Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia berujar, sejak 2020, APBN yang telah didesain defisitnya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto (PDB), dan kebutuhan pembiayaan hanya Rp 741,8 triliun, harus dirombak kembali karena pendapatan negara saat itu sangat sulit diperoleh akibat roda perekonomian masyarakat tidak bergerak. Di sisi lain, kebutuhan belanja sangat besar.
"Bagaimana pandemi betul-betul mengubah kebijakan fiskal kita dan pembahasan mengenai fiskal itu banyak sekali di tempatnya Kantor Menko," ujar Sri Mulyani dalam acara Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 supaya defisit APBN bisa dinaikkan di atas 3%. Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 defisit melonjak menjadi 5,07% atau senilai Rp 852,9 triliun dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1.439,8 triliun.
Tak berselang satu tahun, Sri Mulyani mengatakan, APBN kembali dirombak melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit menjadi 6,34% terhadap PDB atau senilai Rp 1.039,2 triliun. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan melonjak menjadi Rp 1.645,3 triliun atau Rp 900 triliun dari rencana awal APBN 2020.
"Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp 1.600 triliun yang itu saya sampaikan kepada presiden Rp 900 triliun pembiayaan meningkat itu udah dapat 2 IKN Pak, saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Hanya dalam satu tahun kita meningkat," ujar Sri Mulyani.
Sri menegaskan, dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran itu, pemerintah harus gencar mencari dananya. Sebab, selama masa itu, kondisi pasar surat berharga negara ataupun pasar modal masih sangat bergejolak sehingga menyulitkan pemerintah mendapatkan pembiayaan.
"Persoalannya bukan masalah tambah defisit, kemudian kita bisa dapat pendanaan. Waktu itu juga capital market, bond market, semuanya juga dalam situasi yang sangat-sangat volatile sehingga waktu kita butuh banyak situasi di dalam bond market dan capital market itu sangat tidak kondusif," ucap Sri Mulyani.
Akhirnya, pemerintah harus mencari pembiayaan dari Bank Indonesia dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Pembiayaan itu digelontorkan BI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, dan III. SKB itu berakhir pada 2022 dan tidak dilanjutkan pada 2023.
"Kita sudah menyampaikan tidak boleh dalam situasi pandemic alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena enggak ada uang, karena itu akan pasti memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhin kita akan sediakan," tuturnya.
[Gambas:Video CNBC]
Jokowi Bikin Sri Mulyani Happy: Tak Ada yang Bisa Macam-macam
(haa/haa)
