'PNS Harus Bersyukur, Ada Ancaman Resesi Tapi Honornya Tetap'

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak negara saat ini sedang dihadapkan dengan ancaman resesi. Ancaman penurunan ekonomi secara drastis tersebut dinilai dapat mengganggu perekonomian, bahkan berisiko menghilangkan pendapatan.

Namun, di situasi sulit saat ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, ada satu kelompok yang pendapatannya tetap stabil, yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi pegawai negeri sipil (PNS).

"Lebih dari 40 negara sudah di depan pintu IMF menjadi pasien IMF. Di krisis 1998 itu tidak lebih dari 10 negara. Artinya apa? ekonomi sangat berat. Nah di tengah dunia yang sangat berat ini dunia bisnis harus melakukan analisis bagaimana kebijakan bisnis mereka akan terus bertahan, dan belum ada yang pasti bisnis mereka akan bertahan di 2023," jelasnya dalam acara penutupan ASN Culture Fest 2023, Rabu (25/1/2023).

"Yang pasti adalah ASN honornya tetap. Iya honornya tetap, apakah negara ini sedang bangkrut, dunia ekonomi sedang melambat, kita ini fix income," lanjutnya.

Untuk itu, Azwar Anas mengingatkan kepada para ASN agar selalu bersyukur atas jaminan stabilitas ekonomi yang mereka dapatkan. Dan lebih lanjut, menurutnya, jaminan ekonomi ini seharusnya mampu meningkatkan kinerja ASN itu sendiri dalam melayani masyarakat. Salah satunya dengan mendorong ekonomi agar tetap kuat sehingga kestabilan ekonomi juga dirasakan oleh kelompok pekerja lainnya.

Selain bersyukur, ia juga mengingatkan para ASN agar selalu menjaga kesehatan, terutama kesehatan pikiran. Mengingat kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kinerja seseorang saat bekerja.

Efek reformasi birokrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang gencar melakukan reformasi birokrasi pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Azwar Anas mengatakan untuk mengurai dan menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, Kementerian PAN & RB membuat program RB tematik yang menyasar isu-isu strategis, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

"Oleh karena itu, dalam RB tematik kita ke depan yang dinilai bukan soal sejauh mana mereka menghimpun organisasi laporannya [...] Gimana ceritanya, nggak boleh ada konsultan yang mengumpulkan RB-nya supaya RB-nya naik. Karena ke depan bukan himpunan administrasi dan laporan, tapi yang kita minta sesuai arahan presiden adalah RB naik kalau dampaknya ikut," jelasnya.

Lebih lanjut, mantan bupati Banyuwangi itu menjelaskan setidaknya ada tiga dampak keberhasilan yang dapat menjadi indikator untuk melihat kenaikan tingkat reformasi birokrasi. Pertama yakni menurunnya tingkat kemiskinan.

"Kemiskinannya harus berkurang, ini hebat. Kalau administrasinya hebat tapi kemiskinannya tetap, berarti nggak hebat. Targetnya nggak berdampak," ujarnya.

Selanjutnya adalah bertambahnya investasi sehingga membuka lapangan kerja baru.

"Kemudian investasi harus bertambah signifikan, karena kalau investasi nambah, lapangan kerja akan bertambah," lanjutnya.

Selain itu, dampak RB juga dapat dilihat dari digitalisasi administrasi pemerintahan. Kemudian, dampak RB juga dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi produksi dalam negeri.

Bahkan Azwar Anas mengatakan saat ini ada 26 ribu produk impor yang dibekukan untuk menaikkan penjualan produk dalam negeri.

"Yang berikutnya produk dalam negeri. Saya minta RB-nya naik kalau belanja produk dalam negeri keliatan di katalognya naik. Kalau nggak jangan dinaikkan Pak Erlan, kalau perlu diturunkan. Ini arahan presiden. [....] Waktu kami jadi kepala LKPP, 14 ribu produk impor saya bekukan atas saran bapak presiden. Sekarang lebih dari 16 ribu produk impor dibekukan, tidak bisa diklik di e-catalog. Ini menunjukkan kita ingin berkinerja sungguh-sungguh," jelasnya.

Dan terakhir, menurutnya peningkatan RB bisa dilihat dari kemampuan pemerintah menangani inflasi dengan baik.

"Yang berikutnya inflasi. Apakah sudah punya tim penanganan inflasi dengan baik. Teknologi administrasi itu hanya instrumen, untungnya yang tadi, rakyat sejahtera," pungkasnya.