
Wapres Buka Suara Soal Mafia Beras, Ini Katanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik soal tingginya harga dan keterbatasan stok beras saat ini diduga karena oligopoli yang rawan terhadap praktik mafia. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pun meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menyelidiki hal ini.
"Saya kira soal mafia kita perlu teliti lebih jauh. Kalau mafia itu harus diselidiki betul-betul," ungkap Ma'ruf saat hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (25/01/2023).
Ma'ruf mengatakan kondisi beras di dalam negeri aman. Dia mendapatkan laporan bahwa produksi beras di 2022 surplus, harusnya tidak menjadi polemik. Data Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menyebut sepanjang 2022 capaian produktivitas komoditas padi mencapai 55,44 juta ton dari target 54,56 juta ton.
![]() Wapres didampingi Menteri Pertanian saat jumpa pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2023. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Bisa saja, tambah Ma'ruf, kenaikan harga beras disebabkan karena faktor lain seperti kenaikan harga BBM dan dampak krisis pangan global.
"Kita masih surplus di tahun 2022 ini. Soal harga beras naik itu yang pasti dampak dari pada krisis pangan global, BBM naik. Oleh karena itu dari dampak-dampak itu maka berpengaruh," sebutnya.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ogah merespons soal mafia beras.
"Ah saya tidak menjawab itu," singkatnya.
Syahrul menilai stok beras saat ini aman. Produktivitasnya sangat bagus. Mengenai kenaikan harga beras, bukan bagian dari tugas kementeriannya.
"Bahwa beras sesuai data yang ada, dari February-Maret kita akan panen di sekitar 1,9 juta hektare, itu setara dengan 7 juta gabah. Setara beras itu kurang lebih 4 juta. Kalau begitu tinggal tentu saja kita melihat sama-sama bahwa ini kondisi cukup bagus. Mari kita jaga sama-sama bahwa terjadi dinamika ayo kita tangani," jelasnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wamen BUMN Blak-Blakan Stok Beras Pemerintah Mengkhawatirkan