Tiba-tiba Wapres Minta Konsumsi Beras RI Dipangkas, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) fokus mengurangi ketergantungan konsumsi beras di dalam negeri. Dengan begitu, kata dia, bisa sejalan dengan upaya mencapai kembali swasembada beras di Tanah Air.

"Giatkan program diversifikasi pangan lokal secara masif. Masyarakat Indonesia saat ini masih bergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok," kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023, Rabu (25/1/2023).

"Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke 85 kg per kapita per tahun. Ini data yang saya dapat. Dari 92 kg per kapita per tahun di tahun 2020. Selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan menggalakkan kembali diversifikasi pangan melalui pengembangan hulu hilir pangan lokal," tegas Wapres.

Wapres pun menyoroti angka surplus beras nasional. Menurutnya, data surplus beras dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

"Produksi beras, data BPS memang selalu surplus setiap tahun. Tapi, perlu jadi perhatian, surplus cenderung turun dari tahun ke tahun. Dari 4,37 juta ton tahun 2018 jadi 1,74 juta ton di tahun 2022," kata Wapres.

"Saya minta fokus jangan hanya surplus saja tapi juga besaran angkanya. Harapannya, jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun artinya produksi beras meningkat dari tahun ke tahun," tambahnya.

Dalam pidato arahannya, Wapres juga memperingatkan agar waspada dengan lahan pertanian yang terus menyusut. Akibat alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian.

"Tadi sudah disinggung pak Menteri (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo), lahan pertanian semakin menyusut. Ini masalah kritikal dan jadi ancaman nyata ketahanan pangan apabila tidak dibarengi upaya menggenjot produksi," kata Wapres.

Dia pun menjabarkan strategi yang diterapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam menjaga keseimbangan lahan pertanian di daerahnya. Di mana, saat lahan pertanian di satu daerah atau kabupaten harus beralih fungsi, Sri Sultan pun langsung mengganti sehingga luasan lahan pertanian di Yogyakarta tidak turun terus menerus.

"Kalau semua daerah, Gubernur, Bupati, mempertahankan lahan pertanian ini, pasti masalah produksi beras kita akan bisa dipertahankan. Ini tantangan besar kita hadapi," ujarnya.

Di sisi lain, Wapres menginstruksikan Kementan melakukan terobosan untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

"Saya mengapresiasi Mentan dan seluruh jajaran yang selama ini di lapangan menjaga dan mempertahankan produktivitas pertanian di Indonesia," katanya.

Dia juga memperingatkan berbagai ancaman lain dalam upaya peningkatan pembangunan pertanian RI.

Mulai dari ancaman perubahan iklim ekstrem yang sangat sulit diprediksi, tekanan geopolitik dunia yang menyebabkan lonjakan harga pangan hingga krisis pangan global.

"Agar jadi perhatian bersama, utamanya agar sektor pertanian kuat dan mampu mengendalikan inflasi dan menghadapi krisis dunia," katanya.

"Untuk itu, agar Kementan mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis. Serta fokus mendorong pengembangan, termasuk penetapan target produksi," pungkas Wapres.