Kisruh PT GNI, Menteri Investasi Desak Evaluasi Penuh

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turut menaruh perhatian terhadap kericuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kericuhan ini menewaskan dua orang yakni 1 Warga Negara Asing (WNA) dan 1 lagi WNI.

Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi telah menerjunkan tim untuk menguak penyebab permasalahan yang memicu bentrokan itu. Secara pribadi, ia juga mengaku menyayangkan kericuhan itu bisa muncul dan menekankan, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk para investornya.

"Kaitannya dengan kejadian di GNI kan, pertama saya ingin katakan kejadian itu patut kita sayangkan bersama, tim saya juga lagi bekerja, kenapa ini," tuturnya seusai konferensi pers di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Rabu (25/1/2023).

"Karena menjadi materi evaluasi baik dari investornya, baik karyawannya yang di dalam ada dua, asing dan dalam negeri, baik pemerintahnya, baik juga keamanannya," ujar Bahlil.

Baca: Bahlil Bongkar Pemicu Eksportir Bawa Kabur Devisa ke LN

Evaluasi ini menurutnya penting dilakukan ketimbang pihak-pihak yang terkait saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Menurut dia, sebetulnya gesekan antar pekerja yang ada di satu perusahaan dengan kapasitas yang sangat besar tentu tidak bisa terelakkan, maka harus ada solusi untuk meredam gesekan itu.

"Apalagi sudah melibatkan ribuan orang dan kalau saya ditanyakan bagaimana ya kita harus berlaku adil, adil bagi karyawan, investor dan negara karena tiga-tiganya harus berdampak yang baik dari kehadiran sebuah investasi," kata Bahlil.

Dengan adanya kejadian ini, Bahlil memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam pengamanan industri yang berasal dari investasi asing. Menurutnya, perlakuan terhadap investor seluruhnya setara dengan satu kebijakan yang sama dan tidak bisa diintervensi negara tempat investasi itu berasal.

"Semua sama, kebijakan dan aturan kita tidak berlaku spesifik dan perlakuan yang spesifik ke negara manapun. Indonesia menganut azas politik bebas dan aktif, begitupun ekonominya. Oleh karena itu enggak ada satu negara yang bisa intervensi Indonesia," tegasnya.

Baca: Usai Bentrokan, Ribuan Pekerja Smelter PT GNI Kembali Bekerja

Kementerian Ketenagakerjaan melalui tim Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial pekan lalu mulai melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan ke PT GNI untuk mengusut kericuhan ini.

"Tim dari Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke PT GNI untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan, khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan," kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, Rabu (18/1/2023).

Setelah itu, tim mengadakan rapat dengan jajaran manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan tentang permasalahan ketenagakerjaan yang berkembang di media yang menjadi tuntutan Serikat Pekerja

Informasi yang berkembang tersebut antara lain, yaitu tentang tuntutan penerapan prosedur K3 di perusahaan, memberikan APD lengkap kepada pekerja, peraturan perusahaan, kejelasan pemotongan upah, PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota Serikat Pekerja yang diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, dan memperjelas hak-hak pekerja yang sudah meninggal akhir tahun lalu.

Selain meminta penjelasan dari manajemen perusahaan, tim juga meninjau secara langsung kondisi di lapangan, termasuk tempat terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar tim mendapatkan informasi secara komprehensif.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi Pun, RI Tak Punya Smelter