Siapa Ngutang Rp 1,2 Triliun ke ID Food dan Belum Bayar?
Foto: Revitaslisasi & Aktifkan 2 Pabrik, Jurus ID Food Genjot Produksi Gula (CNBC Indonesia TV)
Jakarta, CNBC Indonesia - Holding BUMN Pangan, ID Food, ternyata memiliki piutang macet sebesar Rp1,2 triliun. Piutang tersebut sedang rutin ditagih.
"Fokus kami juga menagih piutang yang macet kurang lebih Rp1,2 triliun," ungkap Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Selasa, (24/1/2023).
Marganda mengungkapkan piutang tersebut sangat penting untuk mendukung modal kerja ID Food, terutama pada tahun ini.
 Foto: Swasembada Gula, ID Food Genjot Produksi 400 Ribu Ton di 2025 (CNBC Indonesia TV)Swasembada Gula, ID Food Genjot Produksi 400 Ribu Ton di 2025 (CNBC Indonesia TV) |
"Diharapkan dapat membantu modal kerja kami. Ini artinya kami tidak punya modal kerja tapi uang kami banyak di luar. Piutang ada dari sesama BUMN ada juga yang swasta," sebutnya.
Sejumlah program tengah dicanangkan ID Food pada tahun ini. Misalnya menggenjot produksi gula. Pada tahun 2022 lalu, produksi gula ID Food tidak mengecewakan. Jumlah tebu yang digiling 3,96 ribu ton pada 2022.
"Angka ini tumbuh 14% dari tahun 2021, 3,4 ribu ton," sebutnya.
Sementara itu, produktivitas pertanian tebu tahun 2022 mencapai 78 ton/ha, naik 5,83% dari tahun lalu yang hanya sebesar 73,7 ton/ha. Di sisi lain, produksi gula naik 3,91% jadi 263.155 ton di tahun 2022.
Namun sayangnya, rendemen atau kadar kandungan gula di batang tebu dikabarkan turun dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 6,61% dari tahun lalu 7,26%. Hal ini disebabkan oleh dampak cuaca yang sering hujan.
Meski begitu, ID FOOD memperkirakan hasil rendemen tebu tahun ini akan lebih tinggi karena tahun ini suhu cuaca diperkirakan lebih panas. Sehingga bisa meningkatkan produksi gula dan mendukung kebutuhan gula konsumsi yang tahun ini mencapai 3,2 juta ton.
Mendengar adanya piutang macet Rp 1,2 triliun, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta data siapa saja yang pihak yang harus ditagih. Dia pun meminta Pimpinan Komisi VI DPR untuk mengaudit hal ini.
"Utang Rp 1,2 triliun itu kami mohon data detailnya Pak, di komisi VI bisa bantu nagih di ruang sidang. Minimal yang ke BUMN Pak. Rp 1,2 triliun beban dari manajemen yang lama itu tidak main-main. Penyelesaiannya bukan dengan minta PMN lagi. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan untuk audit investigatif juga persoalan ini," cetus Rieke.
[Gambas:Video CNBC]
Jokowi & Jurus 'Sakti Mandraguna' Jadikan RI Swasembada Gula
(wur/wur)
