BSU, Bansos Migor & PKL Dihapus? Ini Penjelasan Sri Mulyani!
Foto: Program Penanganan Kemiskinan Terpadu. (Tangkapan Layar Youtube KemenkeuRI)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 tidak menyiapkan anggaran khusus untuk bantuan sosial seperti yang ada pada 2022 dan tahun-tahun sebelumnya selama Pandemi Covid-19.
Anggaran khusus bantuan sosial selama masa pandemi itu diantaranya untuk bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, hingga bantuan untuk pedagang kaki lima. Menurut Sri, anggaran untuk jenis bantuan itu akan didesain ulang oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan.
"Tahun 2022 kemarin kan situasinya masih pandemi yang banyak dan juga ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik, jadi ada beberapa anggaran yang 2022 tidak diteruskan ," tutur Sri Mulyani saat menhadiri acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).
Oleh sebab itu, dari sisi besaran nilai anggaran perlindungan sosial secara keseluruhan pun menjadi lebih kecil dibanding tahun lalu. Pada 2023 anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun sedangkan pada 2022 sebesar Rp 502,6 triliun.
"Tapi jumlah Rp 476 triliun itu relatif sama dengan 2022 tapi nanti komponennya beda seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima, itu nanti di redesain tergantung kementerian dan lembaga," ucap Sri Mulyani.
Sejak pertengahan tahun lalu, Sri Mulyani juga telah memastikan bahwa anggaran perlindungan sosial akan dinormalisasi dari desain 3 tahun ke belakang untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Diantaranya tidak lagi menggunakan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN)
Adapun untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2023, APBN telah dirancang Sri Mulyani sebagai motor penggerak pemulihan itu sendiri. Diantaranya dengan fokus pada belanja-belanja yang dianggapnya menjaga perekonomian Indonesia.
Adapun fokus belanja itu diantaranya belanja ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan, di samping belanja sektor perlindungan sosial Rp 476 triliun.
Sementara itu untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah menganggarkan Rp 341 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan.
Untuk belanja infrastruktur dirancang Rp392 triliun, belanja untuk kesehatan non-covid direncanakan Rp178 triliun, dan anggaran pendidikan tetap sebesar Rp 612 triliun.
Belanja negara pada 2023 juga direncanakan untuk membelanjakan pentahapan Pemilu sebesar Rp 21,86 triliun, dan mempersiapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebesar Rp 23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun.
"Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain," kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/01).
[Gambas:Video CNBC]
Sri Mulyani Pusing, Rapor Belanja Bansos Pemda Merah
(mij/mij)
