Jokowi Geram Dana Pemda Ngendap Rp123 T, Ini Kata Sri Mulyani
Foto: Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kegeraman Presiden Joko Widodo ihwal masih banyaknya dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan. Hingga akhir 2022 angkanya mencapai Rp 123 triliun.
Sri Mulyani berujar, untuk mengurai penumpukan dana itu, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan daerah supaya alokasi anggaran yang telah disalurkan dari APBN ke APBD bisa betul-betul diminati masyarakat.
"Tadi Pak Presiden singgung dana pemda di daerah yang di perbankan mencapai Rp 123 triliun pada akhir Desember," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas Kepala Daerah di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).
"Kami akan terus kerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo tampak geram karena daerah tidak menggunakan secara maksimal kas anggarannya. Hingga akhir tahun 2022 tercatat Rp 123 triliun kas daerah hanya parkir di perbankan.
"APBD yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka Rp 123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani. Sekarang saya lihat harian uangnya Provinsi ada berapa, kabupaten ada berapa, paling banyak dimana," jelas Jokowi.
Anggaran dana daerah yang mengendap di perbankan sebesar Rp 123 triliun pada 2022 tersebut naik 8,48% dibandingkan realisasi dana daerah yang mengendap di perbankan pada 2021 yang sebesar Rp 113,38 triliun.
Padahal seharusnya APBD yang hanya parkir di perbankan tersebut dapat membantu perekonomian di daerahnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada seluruh pemda, terutama yang memiliki APBD yang besar, untuk bisa merencanakan dengan arif dan bijak program sebelum tahun berjalan di tahun 2023.
"Saya mengajak kepada seluruh pemda, terutama yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya besar, yang Dana Bagi Hasilnya besar. Artinya pajak parkir, pajak restoran, hotel yang besar, mulai saya ingatkan mendesain program. Merencanakan program sebelum tahun berjalan," ujar Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
Transferan Jokowi Rp800 T Habis 'Dimakan' PNS Daerah
(mij/mij)
