Curhat Sri Mulyani: Lika Liku 3 Tahun Burden Sharing sama BI

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama masa genting saat pandemi Covid-19 berkecamuk di Tanah Air, punggawa fiskal dan moneter harus bahu membahu menyelesaikan perihal kapasitas keuangan negara dalam mengelola krisis. Punggawa fiskal dan moneter yang dimaksud adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menengok ke belakang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisahkan perihal burden sharing BI dan pemerintah tersebut dalam CEO Banking Forum, Senin (9/1/2023). Selama tiga tahun pandemi, Sri Mulyani menuturkan bahwa dirinya bersama Gubernur BI Perry Warjiyo harus bekerja di dalam mengawal keuangan negara, dalam menghadapi pandemi serta memulihkan ekonomi.

Alhasil, saat itu, pemerintah dan BI membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dikenal dengan istilah burden sharing. SKB dilakukan sebanyak tiga kali, yakni SKB 1, 2, dan 3, selama 2020-2022. Burden sharing ini dilakukan untuk menopang APBN dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi.

"Itu adalah extraordinary arrangement karena APBN the most important instrument in town pada saat semua lumpuh, dan APBN untuk bisa melakukan itu Bank Indonesia. Bersama kita membantu luar biasa," kata Sri Mulyani, Senin (9/1/2023).

Baca: Sri Mulyani Bicara Soal Ramalan IMF, Sepertiga Dunia Resesi!

Melalui SKB 1, cerita Sri Mulyani, BI bertindak sebagai stand by buyer. Kemudian, pada SKB 2, pemerintah langsung melakukan direct placement atau private placement.

Terakhir, SKB 3 memilikki skema yang sama di SKB 2. Dana dari SKB 3 tersebut hanya dipakai untuk kesehatan dan humanitarian.

"Itu bantuan yg luar biasa. Dan kita menggunakan secara maksimal sehingga tahun 2023, SKB 1, 2, dan 3 tidak ada lagi. Bukannya saya mengelola keuangan negara sendiri, bank sentral sendiri," kata Sri Mulyani.

Namun, dia menegaskan bahwa BI dan pemerintah tetap berkoordinasi dan berkolaborasi namun tetap menjaga independensi masing-masing. Tentunya, lanjut dia, hal ini dilakukan dengan instrumen kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan (sustainable).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalin kerja sama yang intensif dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meskipun kerja sama yang terjalin selama ini dalam bentuk berbagi beban atau burden sharing telah berakhir pada tahun 2023.

Baca: Sri Mulyani: Anak Muda Kini Tidak Suka Bekerja di Kantor

Sepanjang kerja sama tersebut, Perry mengungkapkan, BI telah berjibaku bahu-membahu dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga AAPBN dengan membeli SBN di pasar perdana mencapai Rp 974,09 triliun.

Adapun Perry merinci, total dari Rp 974,09 triliun tersebut yakni sebesar Rp 26,61 triliun untuk SKB I, kemudian sebesar Rp 397,56 triliun pada SKB II.

Sementara itu, pada SKB III yang bertujuan untuk kesehatan dan kemanusiaan telah terealisasi Rp 438,98 triliun. Per November 2022, posisi masih tersisa komitmen Rp 128,58 triliun yang belum terealisasi.

Namun, Kementerian Keuangan telah mengkonfirmasi bahwa sisa tersebut sudah terealisasi pada akhir Desember.

"Transaksi atas sisa SKB III sebesar Rp128,577 triliun telah dilaksanakan dengan settlement tanggal 29 Desember," papar Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, kepada CNBC beberapa waktu lalu.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gaya Sri Mulyani hingga Gubernur BI "Face to Face" ke Pebisnis AS