Melihat Utang Luar Negeri Indonesia Dari Tahun ke Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan pasalnya penambahan ULN menjadi polemik di Tanah Air. Selama ini, utang jadi jalan keluar untuk mengatasi defisit APBN.

Jika dilihat berdasarkan kelompok peminjamnya, selama ini utang Pemerintah menjadi isu yang sangat seksi, dan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Beberapa pihak berpandangan, bahwa jumlah utang Pemerintah saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan Pemerintah untuk membayarnya.

Lalu, bagaimana sebenarnya statistiknya? Apakah ULN pemerintah terus mengalami peningkatan? Simak data nya.

Dari periode tahun 2014 hingga Oktober 2022, utang luar negeri pemerintah RI di dua periode Presiden Jokowi juga terus melonjak. Membengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Namun posisi tertinggi tercatat pada 2020, ULN Pemerintah tercatat sebesar US$ 206,4 miliar atau naik 1,6% secara (yoy).

Posisi ULN Pemerintah pada Oktober 2022 sebesar US$ 179,7 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar US$ 182,3 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 12,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,3% (yoy).

Sejak bulan Maret 2022, posisi dan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pemerintah konsisten mengalami penurunan.Selama era Presiden Joko Widodo, ULN mulai turun sejak 2021 lalu, dan penurunan tahun ini jauh lebih besar.

Penurunan ULN Pemerintah disebabkan oleh oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi.

Perlu diketahui, dalam melakukan dan mengelola utang/pinjaman, Pemerintah mempunyai aturan main yaitu undang-undang, best practices dan prinsip kehatian-hatian (prudent). Hal penting yang juga perlu dipahami, bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional, disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN.

TIM RISET CNBC INDONESIA