Menteri ESDM Ungkap Alasan Jokowi Setop Ekspor Bauksit

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara atas kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang melarang kegiatan ekspor bijih bauksit dimulai pada Juni 2023.

Pada dasarnya, larangan ekspor bijih bauksit itu supaya negara bisa mengembangkan nilai tambah melalui pembangunan hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Saat ini, Menteri Arifin Tasrif membeberkan bahwa dari 4 smelter yang sudah dibangun, belum sepenuhnya bisa menyerap sesuai kapasitas pabrik. Adapun dari 25 juta ton bijih yang diproduksikan saat ini, sebesar 90% diekspor ke luar negeri.

Baca: Puluhan Tahun RI Cuma Bikin Maju China, Mau Disetop Jokowi

"Kita harapkan sisa dari 8 (smelter) itu segera menyelesaikan ya penyelesaian pembangunan pengolahan dan pemurniannya. Sehingga jumlah bijih bauksit hingga diproduksi bisa terserap semua diproses di dalam negeri," kata Arifin saat wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia, dikutip Selasa (3/1/2023).

Oleh sebab itu, ia pun berharap bahwa apabila 8 smelter dapat rampung pada Juni 2023 mendatang. Maka bijih bauksit yang diproduksi di dalam negeri dapat terserap semuanya, bahkan dari produksi 25 juta ton dapat meningkat menjadi 40 juta ton.

"Ya sesuai dengan aturan perjanjian yang diberlakukan harusnya 2023 bisa selesai. Kan pembangunan smelter dilakukan verifikasi oleh surveyor dengan data surveyor proses ekspor bahan biji olahan masih dibolehkan," kata dia.

Baca: Bukan Freeport, Raksasa Tambang AS Ini Lirik Gunung Emas RI

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023. Sejatinya pelarangan ekspor bijih bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," terang Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).

Pelarangan ekspor bauksit keluar negeri sendiri sebenarnya ditujukan guna peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Karena itu, Jokowi menekankan, supaya industri domestik bisa mengembangkan hilirisasi bauksit.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri utk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," terang Jokowi.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pantas Disetop Jokowi! Harta Karun RI Ini 90% Ditampung Asing