Pantas Jokowi Kesal, 80% LPG RI Berasal dari Impor!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap produk impor LPG masih cukup tinggi. Pasalnya, dari kebutuhan sebesar 8 juta metrik ton per tahun, 6,4 juta ton berasal dari impor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menjelaskan produk LPG sendiri minimal mengandung campuran Propane (C3) dan Butane (C4). Sementara itu wilayah kerja atau blok migas di Indonesia yang mengandung C3 dan C4 tidak terlalu banyak.

"Nah itu kan kalau sumbernya kita tidak banyak dengan yang seperti itu kalau kita bangun kilang kan gak tepat juga. Akhirnya bahan bakunya ini kita impor juga," kata Tutuka kepada CNBC Indonesia Energy Corner, Senin (26/12/2022).

Baca: Tahun Depan Beli LPG 3 Kg Kudu Daftar, Begini Syaratnya

Adapun sebagian besar kebutuhan LPG domestik yang harus dipenuhi dari impor setidaknya berasal dari dua negara besar. Diantaranya yakni Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. "Jadi 6,4 juta ton yang perlu kita impor. Impor dari negara yang besar ya dari Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME akan bermanfaat untuk mengurangi impor LPG selama ini yang membebani keuangan negara.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Senin (24/01/2022) lalu.

Adapun proyek DME yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products ini, menurutnya bisa mengurangi subsidi dari APBN sekitar Rp 7 triliun.

"Kalau semua LPG nanti disetop, dan semua nanti pindah ke DME, duitnya gede sekali Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN," tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara groundbreaking DME di Tanjung Enim, Senin (24/01/2022).

Selain mengurangi subsidi APBN, menurut dia program ini juga berperan memperbaiki neraca perdagangan RI. Oleh karena itu, proyek ini akan terus dikawal oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Ini yang kita kejar, selain kita bisa perbaiki neraca perdagangan kita. Neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sampai Juni 2022 Konsumsi LPG Subsidi Tembus 47,6%