Forum Transisi Energi

RI Gencar Transisi Energi Tapi Bangun PLTU, Ini Alasannya

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
22 December 2022 20:43
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI Dadan Kusdiana dalam Forum Transisi Energi, dengan tema
Foto: Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI Dadan Kusdiana dalam Forum Transisi Energi, dengan tema "Strategi Transisi Energi Indonesia". Forum ini akan diselenggarakan pada Kamis, (22/12/2022) di Menara Bank Mega, Jakarta. (Tangkapan Layar Youtube Humas SKK Migas)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menargetkan bisa mencapai netral karbon atau Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai target tersebut, tak ayal jargon transisi energi pun terus digaungkan agar Indonesia segera melakukan transisi dari energi fosil ke energi bersih.

Kendati demikian, Indonesia juga masih banyak pembangkit listrik berbasis energi fosil, utamanya batu bara. Bahkan, masih ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dan akan dibangun dalam 10 tahun mendatang.

Lantas, kenapa RI masih mempertahankan PLTU ketika adanya program transisi energi ini?

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, Indonesia masih mengoperasikan PLTU karena terkait kontrak dengan pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP) sulit untuk dibatalkan.

"Ini sedang dibangun gitu ya, jadi secara kontrak ini sulit untuk dibatalkan," ungkapnya dalam Forum Transisi Energi yang diselenggarakan SKK Migas bersama CNBC Indonesia, Kamis (22/12/2022).

Namun demikian, menurutnya pemerintah juga berencana untuk mempercepat pensiun dini PLTU sebagai salah satu upaya untuk mengejar target NZE ini. Menurutnya, pemensiunan dini untuk PLTU dilakukan dengan cara mengurangi masa beroperasi PLTU yang awalnya berumur 30 tahun menjadi 25 tahun.

"Kita tawarkan, apakah PLTU sekarang yang basis fosil ini bisa kita percepat dari 30 tahun menjadi 25 tahun," ujarnya.

Namun dari sisi bisnis, Dadan menyebutkan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran karena mempercepat pensiun dini PLTU tersebut tidak memotong bisnis pengusaha, sehingga manfaat dari sisi investor itu tidak akan berubah.

"Tapi itu (pensiun dini PLTU) bukan motong bisnis, bukan. Ini adalah nanti basisnya itu nilai manfaat dari sisi investor itu tidak berubah," tandasnya.

Untuk diketahui, dunia tengah berusaha mengurangi emisi karbon demi menekan dampak perubahan iklim dan kenaikan suhu. Indonesia dalam aksinya turut berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon dengan menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Pemerintah Indonesia bahkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030 sudah tidak lagi memasuki PLTU batu bara yang baru. Penggunaan energi batu bara ke pembangkit listrik terus digencet sampai mencapai netral karbon di tahun 2060 atau lebih cepat.

Tak hanya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sudah memiliki daftar 33 PLTU batu bara yang akan disuntik mati atau early retirement/ pensiun dini.

"Kalau di list ESDM sudah ada 33. Tapi itu bukan berarti 33-nya itu dipensiunkan sekarang ya, kita hitung dulu ya, nanti kita pilih yang mana, PLN dan Kementerian ESDM punya pilihan. ADB juga sedang lakukan kajian sekarang, dia akan FS (Feasibility Study)," ungkap Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana saat ditemui di JCC, Jakarta, Rabu (23/11/2022).


(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Perlu 'Disuntik Mati', PLTU Batu Bara Bakal Mati Sendiri!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular