Menteri Tito Komitmen Tuntaskan Sengketa Perbatasan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kunjungan ke Tugu Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada Rabu, (21/12). Dalam kunjungan itu, BNPP menyampaikan komitmennya dalam penyelesaian sengketa perbatasan wilayah kedaulatan RI.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini masih ada beberapa wilayah yang masih bersengketa dengan Malaysia dan Timor Leste.

Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Ada beberapa pos lintas batas di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang menjadi kebanggan karena lebih baik dari PLBN negara tetangga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).

Sebelumnya, BNPP juga menyambangi Pulau Rondo untuk memastikan dan mengecek sarana prasarana pertahanan serta keamanan untuk memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Sukajaya yang masuk lokasi prioritas (Lokpri).

Tito menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Pulau Rondo adalah menegaskan titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara. Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), atau konvensi PBB tentang hukum laut.

Konvensi tersebut menjelaskan posisi titik terluar adalah batas negara dan perairan di dalamnya itu adalah masuk wilayah negara itu.

"Kalau sampai Pulau Rondo itu enggak kita jaga, diambil orang lain, berarti akan ditarik 200 meter ke dalam wilayah kita menjadi ZEE negara lain. Sekarang dari titik itu, kita hitung batas kontinen 12 mil laut menjadi batas negara kita, kedaulatan penuh," jelasnya.

Tito juga menegaskan pentingnya sinergi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki titik-titik perbatasan Indonesia agar menjadi titik penghitungan internasional.

"Kita akan berusaha memperbaiki supaya titik yang sangat penting ini betul-betul menjadi titik penghitungan internasional yang penting bagi kedaulatan negara kita. Jangankan satu pulau yang sebesar Rondo itu, satu karang saja terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara," tegasnya.

Saat ini, Pemerintah Indonesia masih terus berupaya menyelesaikan 7 segmen batas wilayah negara yang berstatus sebagai Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia.

Dari 7 segmen batas yang berstatus OBP kedua negara, 4 segmen berada di Kalimantan Barat (Kalbar) atau Sektor Barat dan 3 segmen di Kalimantan Utara (Kaltara) atau Sektor Timur.

Selain perundingan dengan Malaysia Indonesia juga masih melakukan perundingan terkait permasalahan batas negara dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Adapun 2 kawasan yang berstatus segmen yang belum terselesaikan atau Unresolved Segmen yakni kawasan di perbatasan Noel Besi - Citrana dan Bijael Sunan - Manusasi. Sedangkan segmen yang belum disurvei atau Unsurveyed Segmen yakni kawasan Subina - Oben.

Sebagai informasi, dalam kunjungan itu, ada juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP.