Terungkap! Asal Mula Ide Pensiunkan Dini PNS Secara Massal
Foto: Infografis/ Jokowi Transfer Rp800 T, Sampai di Daerah Habis 'Dimakan' PNS/Aristya Rahadian
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) muncul ke permukaan. Usut punya usut, hal ini memang sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang menginginkan birokrat yang lebih lincah yang sebenarnya sudah dimulai ketika penghapusan eselon III dan IV..
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu saat ditemui CNBC Indonesia, dikutip Kamis (22/12/2022)
"Supaya lebih egile, lebih lincah di bawah karena kalau semua mengisi kotak-kotak akan kurang terus orang padahal sekarang trennya di luar, disrupsi ke pegawai, karena pegawai itu lebih lincah dan ini sedang kita beresin," ujarnya.
Pengaturan pensiun dini massal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK akan tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. RUU ASN itu menambahkan ayat baru dalam pasal 87 UU ASN yang berkaitan dengan pensiun dini massal.
Menurut Azwar, sebelum sampai pembahasan mengenai pensiun dini massal yang ada dalan RUU ASN ini bersama DPR, kini pihaknya terlebih dahulu akan meneribitkan aturan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan ASN. Demi menjamin kesejahteraan mereka.
"Jadi gini, ini kita sedang menata terkait dengan RPP nya, jadi RPP kesejahteraan asn ini dulu sedang kita atur," ujar Azwar.
Seiring dengan penyusunan aturan ini, Kementerian PAN RB kata dia juga tengah kerja keras mendata jumlah ASN dalam 10 tahun terakhir yang akan pensiun, meninggal, terkena mutasi, dan keluar dari ASN.
"Kita sedang membuat proyeksi sebetulnya, 5-10 tahun ke depan, Insya Allah Desember ini sudah selesai datanya, terkait data tadi, berapa yang pensiun, berapa yang berhenti, berapa yang meninggal dari seluruh ASN yang ada," ucap dia.
Setelah data ASN yang akan berpotensi keluar itu, di saat yang bersamaan, Azwar mengatakan, pemerintah juga akan memberikan pilihan kepada mereka apakah masih mau melanjutkan karir sebagai ASN dan mana yang tidak. Setelah itu, baru dia akan menyiapkan anggaran untuk mengakomodir keputusan para ASN itu.
"Kita akan kasih pilihan yang akan melanjutkan berkarir di ASN berapa, mereka yang akan membuat pilihan tidak di ASN ada berapa, dan kita juga sedang menghitung berapa biaya nya yang akan kita sampaikan ke Kementerian Keuangan," ujar Azwar.
Azwar berujar, kebijakan ini semua disiapkan karena pemerintah memang tengah melaksanakan penyederhanaan birokrasi supaya mereka lebih berdaya saing serta lebih cepat dalam melaksanakan tugas negara.
Dengan perampingan jabatan fungsional ASN tuntas penataannya maka jumlah orang yang mengisi kursi-kursi PNS menurutnya ke depan tidak harus terlalu besar, sebab mereka dapat menjalankan tugasnya lebih fleksibel dan tidak harus hanya melaksanakan satu tugas saja secara terus menerus.
"Karena bisa bergerak lincah di bawah sesuai sekala prioritas nya. kalau sekarang kan masih kerjanya kotak-kotak gitu. Jadi sedang kita beresin. Ini lagi kita tata supaya ada efisiensi dan kita optimalkan kinerja birokrasi yang berdampak di daerah," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
Jreeng! Ramai Usul Uang Pensiun Anggota DPR Dihapus
(mij/mij)
