Sinyal Kuat Bakrie Incar Harta Karun Langka Lumpur Lapindo
Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
16 December 2022 13:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya kandungan "harta karun super langka" alias mineral logam tanah jarang (rare earth element/ RRE) dan juga mineral logam kritis atau Critical Raw Material (CRM) di dalam Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Adapun kandungan mineral logam kritis yang terdapat di Lumpur Lapindo tersebut yaitu berupa lithium dan stronsium.
Dari catatan Badan Geologi Kementerian ESDM, kandungan lithium di Lumpur Lapindo, Sidoarjo itu kadarnya mencapai 99-280 ppm, sementara untuk stronsium kadarnya mencapai 255-650 ppm.
Pentingnya kedua mineral kritis tersebut tak ayal menjadi rebutan berbagai negara di dunia. Pasalnya, kedua mineral kritis tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan baku untuk peralatan berteknologi tinggi.
Lithium misalnya, bisa digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik maupun pembangkit energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Stronsium juga bisa digunakan sebagai bahan baku elektronik.
Dengan besarnya manfaat dari logam tersebut, tak ayal turut membuat Minarak Brantas, bagian dari Grup Bakrie, tertarik untuk ikut mengelolanya, meski perusahaan belum bisa menyebutkan secara gamblang.
Perlu diketahui, sebelumnya area Lumpur Lapindo ini masuk ke dalam wilayah kerja (WK/Blok) minyak dan gas bumi (migas) Brantas yang dikelola Lapindo Brantas Inc, PT Prakarsa Brantas, dan PT Minarak Brantas Gas.
Adapun Minarak Brantas Gas Inc adalah bagian dari Grup Bakrie. Berdasarkan laporan Energi Mega Persada (ENRG), pada bagian transaksi dengan pihak-pihak berelasi diketahui bahwa Minarak Brantas Gas Inc. adalah perusahaan yang dahulu bernama Lapindo Brantas Inc.
Corporate Secretary Minarak Group Ananda Arthaneli mengakui pihaknya juga masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait skema pengelolaan kandungan mineral kritis maupun logam tanah jarang di Lumpur Sidoarjo ini.
"Saat ini kami juga sedang menunggu regulasi pemerintah mengenai skema pengelolaannya," pungkasnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (15/12/2022).
Meski tidak menyebutkan secara gamblang terkait ketertarikan perusahaan untuk mengelola logam tanah jarang maupun lithium di Lumpur Lapindo ini, namun dia menyebut perusahaan selalu mengamati dinamika yang terjadi di area ini.
"Karena LuSi (Lumpur Sidoarjo) sudah merupakan bagian dari kami, dinamika yang ada di sana senantiasa selalu kita amati," ujarnya.
Dia pun mengatakan, pihaknya masih menunggu skema pengelolaan dari pemerintah, meskipun ada sebagian wilayah terdampak berada di area milik perusahaan.
"Sedangkan skema pengelolaannya merupakan domain pemerintah, walaupun secara kewilayahan ada sebagian wilayah terdampak berada di area kami," ucapnya.
Bagaimana pun, lanjutnya, kandungan mineral di Lumpur Sidoarjo ini sudah diteliti dan dipublikasikan secara terbatas pada 2008.
Ananda mengungkapkan, mineral tersebut sudah melalui beberapa tahapan penelitian, termasuk untuk mengetahui nilai keekonomiannya. Selain sejumlah peneliti dari universitas dalam dan luar negeri, maupun instansi pemerintahan, menurutnya internal perusahaan juga ikut meneliti terkait kandungan mineral kritis di Lumpur Lapindo ini.
"Hal ini pun tanpa bermaksud mencari, namun menemukan hal baru. Semua menyatakan bahwa sepertinya memang ada kandungan unsur tanah jarang," ungkapnya.
Sebelumnya, Ananda sempat mengungkapkan bahwa untuk tanah dan bangunan di area Lumpur Lapindo yang merupakan bagian dalam Peta Area Terdampak (PAT) 2007 sudah dilakukan jual beli oleh PT MLJ merupakan jaminan dalam rangka pinjaman Dana Antisipasi sesuai yang diatur Perpres 76 tahun 2015 dan diatur dalam Perjanjian Dana Antisipasi.
Dia pun menegaskan bahwa tanah lumpur Lapindo itu kini bukan lagi masuk ke dalam Blok migas Brantas. Seperti diketahui, pada 3 Agustus 2018 lalu Kementerian ESDM sendiri telah memberikan perpanjangan kontrak untuk blok migas atau WK Brantas, sehingga bisa beroperasi hingga tahun 2040.
"Saat ini kami masih berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan settlement. Tanah Lumpur Sidoarjo tersebut saat ini bukan merupakan bagian dari Blok Brantas," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Senin (24/01/2022).
"Kalau untuk tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007 sudah dilakukan jual beli oleh PT MLJ adalah milik PT MLJ, namun merupakan jaminan dalam rangka pinjaman Dana Antisipasi. Sampai saat ini terkait settlement kami masih melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak pemerintah," paparnya.
Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, Hariyanto menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan penyelidikan pendahuluan terkait dengan temuan "harta karun" tersebut.
Hariyanto mengungkapkan penyelidikan pada bagian selatan dari Lumpur Lapindo telah dilakukan sejak tahun 2020. Dnegan begitu, pada tahun ini, Badan Geologi Kementerian ESDM tengah menyelidiki pada bagian utara dari Lumpur Lapindo.
"Badan Geologi sejauh ini melakukan penyelidikan pendahuluan di tahun 2020 di daerah bagian selatan Lumpur Sidoarjo atau tepatnya di daerah Kecamatan Porong. Di tahun 2022 kita tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pendahuluan di daerah sisi utara Lumpur Sidoarjo, tepatnya di Tanggulangin," ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada program Mining Zone, dikutip Rabu (14/12/2022).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harta Karun Super Langka di Lumpur Lapindo Jadi Milik Bakrie?
Most Popular