Skandal Guncang Gedung Putih AS, Seret Anak Biden

Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, kini menjadi perhatian Gedung Putih. Istana presiden AS itu akan merilis ratusan email mengenai Hunter, sang putra sulung, sejak 2014 kala Biden masih menjadi wakil presiden Barrack Obama.

Ini terkait kasus di sebuah perusahaan energi Ukraina, Burisma, di mana Hunter pernah menjadi dewan direksi. Setidaknya ada 300 email dan lusinan foto, diambil sejak tahun 2014.

Baca: Awas Perang! Serbia Minta Izin NATO Kirim Pasukan ke Kosovo

Langkah tersebut terkait tuntutan seorang pengacara untuk organisasi nirlaba sayap kanan yang memiliki hubungan dengan mantan penasihat eks Presiden AS Donald Trump, Stephen Miller. Ikatan Hunter dengan Ukraina kala itu, membuat munculnya spekulasi luas bahwa Hunter telah mengeksploitasi koneksi politiknya untuk memperkaya dirinya sendiri.

"Dokumen-dokumen yang membuktikan perannya, mungkin akan menjadi bagian penting, tidak hanya dari kisah Biden tetapi juga kisah Trump," tulis Newsweek dikutip Jumat (16/12/2022).

Baca: Eropa Jatuhkan 'Bom' Baru ke Rusia, Berharap Putin Menyerah

"Trump sendiri dimakzulkan parlemen AS karena menahan bantuan untuk Ukraina kala berkuasa. Kecuali jika presidennya, Volodymyr Zelensky, memberi informasi yang membahayakan tentang Hunter," tambah media itu.

Sementara Arsip Nasional telah menolak untuk merilis sejumlah dokumen yang berisi informasi sensitif. Presiden Biden sendiri memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak istimewa eksekutifnya untuk mencegah pelepasan keseluruhan dokumen.

Di AS, seorang presiden memiliki hak istimewa untuk melindungi diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka. Ini pun pernah dilakukan Presiden Bill Clinton untuk ibu negara Hillary selama skandal Whitewater pada pertengahan 1990.

Whitewater merupakan kasus real estate yang dikembangkan tahun 1970, namun pailit di 1980-an, yang berujung pada kematian salah satu rekan Clinton, Vince Foster. Kasus ini diyakini melibatkan Bill Clinton dan Hillary.

"Masalahnya (untuk Biden) adalah bahwa pembenaran untuk menolak catatan ini akan menjadi sangat lemah," seorang pengamat yang pernah menjabat direktur staf minoritas di Komite Pemilihan Senat AS, Gary Schmitt.

"Ketika Partai Republik mengambil alih DPR, akan ada lebih banyak pertumpahan darah bagi mereka untuk mengejar masalah ini," tambahnya.

"Jadi Gedung Putih Biden akan mengalami kesulitan," tegasnya lagi.

Perlu diketahui Senat AS memang dikuasai partai Biden, Partai Demokrat. Namun DPR AS, dikuasai oposisi, Partai Republik.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anak Joe Biden Terjerat Skandal Pajak, Narkoba & Senjata