Stok Beras RI Terburuk Era Jokowi Picu Impor, Gegara Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya menyerah dan memberikan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog. Keputusan ini hanya dalam hitungan bulan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu.
Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh. Di mana, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras. Tentu saja ini adalah beras medium karena untuk beras khusus Indonesia masih mengimpor hingga ratusan ribu ton.
Lalu, saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022), Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tak terduga.
"Utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," papar Jokowi.
"Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," tegas Jokowi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, saling silang pendapat data pangan adalah polemik berulang di Indonesia.
Karena itu, dia menyarankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa segera menjalankan fungsinya sebagai lembaga koordinasi.
"Sebelum lakukan impor sebaiknya data perberasan diperbaiki dulu. Silang pendapat soal stok beras masih terjadi antar kementerian lembaga. Padahal sudah ada Badan Pangan," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/12/2022).
Daripada harus berpolemik setiap tahun soal impor pangan, imbuh dia, sebaiknya pemerintah membenahi hulu pertanian tanaman pangan.
"Lakukan perluasan lahan padi, regenerasi petani dan alokasi subsidi pupuk ditambah signifikan," katanya.
"Kalau lakukan impor perhatikan juga dampak ke harga gabah dan beras di level petani bisa turun dan membuat petani berpindah ke tanaman pangan selain padi," tambah Bhima.
Dia mengatakan, solusi impor cuma temporer.
"Khawatir, tanpa pembenahan serius tahun depan impor beras akan meledak tinggi," tukasnya.
Menurut Bhima, akar persoalan ada di Kementerian Pertanian dan Bapanas.
"Idealnya koordinasi ada di Badan Pangan, sehingga tidak menimbulkan polemik soal stok. Badan Pangan Nasional belum sukses menjalankan fungsinya. Idealnya saat ada Badan Pangan, polemik hanya selesai di rapat koordinasi," kata Bhima.
"Alur koordinasi Bapanas masih terlalu rumit. Dan, belum mampu mengatasi ego sektoral di lembaga /kementerian yang terkait pangan. Sepertinya Badan pangan yang baru berdiri masih dalam proses adaptasi," katanya.
Kronologi RI Impor Beras
Setelah tarik ulur berminggu-minggu, pemerintah lewat Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerbitkan izin impor 500 ribu ton beras. Di mana, 200 ribu ton diantaranya dijadwalkan masuk RI sampai akhir tahun 2022.
Dalam hitungan hari, beras impor akan masuk ke Indonesia. Ini adalah bagian dari 200 ribu ton izin beras yang dikeluarkan pemerintah untuk jadwal pemasukan sampai akhir tahun 2022.
"Posisi stok per hari ini 440 ribu ton. Beras impor diperkirakan akan masuk dalam beberapa hari ke depan," kata Kabag Humas Bulog Tomi Wijaya kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/12/2022).
"Sampai dengan Desember 200 ribu ton (impor beras). Dari 4 negara, Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan," ungkap Tomi.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog. Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651 ribu ton (per 13 November 2022).
Di saat bersamaan, ujarnya, beras terpantau sudah memicu inflasi, di mana kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4% dan 3%.
"Melihat stok Bulog (cadangan beras pemerintah/ medium) per 13 November 2022 sebesar 651 ribu ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu top up stok beras Bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022," kata Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR, dikutip Kamis (15/12/2022).
Saat itu, Arief mengatakan, jika penambahan stok Bulog dari pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, pengadaan dari luar negeri jadi pilihan.
Hal senada disampaikan Direktur Utama Budi Waseso (Buwas).
"Sekarang saja, kami sebelumya sudah memiliki komitmen pengadaan 500 ribu ton sampai Desember 2022 dengan para mitra. Tapi, sampai saat ini, kami hanya bisa mendapatkan 92 ribu ton. Karena memang tidak ada barangnya," kata Budi Waseso saat itu.
Komisi IV DPR sendiri telah mempertanyakan soal produksi dan stok beras nasional kepada Kementerian Pertanian.
Di mana, saat rapat dengan Komisi IV DPR Selasa (15/11/2022), Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebutkan, akhir tahun 2022, akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton
Menurut Suwandi, data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS. Yaitu, survei KSA terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.
"Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton," kata Suwandi.
Mengutip paparan Kementan saat rapat, produksi beras nasional tahun 2022 diperkirakan mencapai 32,074 juta ton. Dengan proyeksi konsumsi 30,19 juta ton.
Kemudian, silang pendapat soal stok beras antara Kementan, Bulog, dan Bapanas terjadi di setiap rapat dengan Komisi IV DPR.
"Sekarang ini pun kami masih terus melakukan pengadaan dengan membeli produksi petani. Meski dengan harga komersial kami beli. Persoalannya adalah barang nggak ada sehingga tidak sesuai target," kata Buwas saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Perum Bulog, Rabu (23/11/2022)
DPR kemudian memerintahkan Kementan menjamin pasokan beras untuk Bulog. Di mana, Buwas mengeluhkan hasil rakortas yang menjanjikan pasokan beras untuk Bulog namun tidak ada di lapangan.
Perintah itu kemudian dijadikan sebagai kesimpulan RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.
Pasalnya, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam rapat tersebut melaporkan, hasil data yang dikumpulkan dari penggilingan-penggilingan, beras yang dicari Bulog tersedia.
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid," kata Sudin membacakan kesimpulan butir 2.
Pada 30 November 2022 siang, Bulog mengaku hanya bisa mendapatkan 35 ribu ton beras dalam sepekan. Artinya, target yang ditetapkan rapat DPR tersebut tidak tercapai.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, jika tanpa ada pemasukan pengadaan tambahan, sisa stok beras di gudang Bulog per akhir 2022 adalah 294.856-194.856 ton.
Dengan proyeksi penyaluran untuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar (OP) 150-200 ribu ton per bulan, artinya selama 2 bulan ke depan sampai akhir Desember 2022, Bulog akan melepas stok 300-400 ribu ton. Di mana posisi stok per 22 November sebanyak 594.856 ton.
"Kalau ini terjadi, Bulog akan pecah rekor stok terendah sepanjang sejarah. Stok Bulog pernah rendah, tapi masih sekitar 0,8 juta ton (800 ribu ton)," kata Pengamat Pertanian Khudori kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/11/2022).
Mengutip laporan tahunan keuangan Bulog, berikut posisi ketahanan stok tahun 2012-2020:
2012: 2,32 juta ton
2013: 2,10 juta ton
2014: 1,61 juta ton
2015: 1,32 juta ton
2016: 1,32 juta ton
2017: 2,71 juta ton
2018: 945.532 ton
2019: 2,19 juta ton
2020: 1,87 juta ton.
[Gambas:Video CNBC]
Pontang-panting, Bos Bulog Curhat Sulit Beli Beras Petani
(dce/dce)