Pengusaha Tol Resah, Buka-bukaan Soal Sistem Tanpa Buka Kaca

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah ramai isu penolakan, pengelola jalan tol yang tergabung dalam Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengaku terus mendukung implementasi Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem bayar tol tanpa berhenti buka kaca di jalan tol Indonesia.

Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus berdiskusi dan merumuskan langkah strategis bersama pemerintah untuk penerapan MLFF. Dan menyoroti soal adanya risiko penerimaan.

"Tapi perubahan ini harus disiapkan dengan cermat dan matang, yang tidak hanya berfokus pada kesiapan aspek teknikal tapi juga menyeluruh, termasuk perubahan modal dan proses bisnis. Mengingat akan terjadi perubahan distribusi risiko di kendali pengumpulan tol yang kami pahami akan meningkatkan risiko atas penerimaan pendapatan tol bagi para BUJT," kata Kris dalam keterangan, Selasa (13/12/2022).

Kris mengakui ada sejumlah aspek yang saat ini sedang didiskusikan dengan pihak PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), BUP MLFF, juga pemerintah. Selain memastikan pengembangan dan konfigurasi, tapi dalam proses bisnis juga harus memastikan 100% collectability atas tarif tol yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol.

Pengoperasian MLFF berbasis sistem Global Navigation Satellite System (GNSS), yang akan merekam data koordinat dan nomor polisi kendaraan pengguna jalan tol, juga harus didukung dengan penyiapan perangkat dan aturan hukum yang memadai.

Tak hanya itu, juga harus ditunjang dengan proses edukasi dan komunikasi publik yang masif dan komprehensif kepada pengguna jalan tol atas perubahan paradigma cara bertransaksi tanpa henti dan nirsentuh di jalan tol.

"Sistem MLFF yang akan dipasang di seluruh jalan tol Indonesia harus memenuhi service level agreement terkait waktu dan ketepatan transaksi pengguna jalan tol, dan memastikan pengguna jalan juga harus terbebaskan dari biaya tambahan dengan adanya penerapan sistem MLFF ini," tambahnya.

Kabar Penolakan

Sebelumnya Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan, ada penolakan dari Bank Indonesia dan Badan Usaha Jalan tol terhadap rencana itu.

"Ada penolakan dari BI. Seluruh asosiasi pengusaha tol menolak karena ada potential loss yang begitu besar. Saya dapat info dari BUJT, seluruh BUJT menolak pelaksanaan MLFF bahkan mereka meng-hire PWC (Price Waterhouse Cooper) bahwa ada potensi bahwa ada potential loss," ujarnya saat rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Komisi V DPR RI di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022).

"Sehingga saya meminta agar pak menteri mengundang BUJT itu supaya sosialisasi dan mengajak keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya tidak ada kerugian negara yang berujung pada permasalahan hukum," kata Andre.

Meski, di saat bersamaan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono langsung membantah soal adanya penolakan tersebut. Dan, menegaskan uji coba akan dimulai sesuai jadwal, diawali dengan ruas tol di DKI Jakarta.

"Tidak ada penolakan dari BI itu tidak benar. BI memberi arahan tidak boleh eksklusif untuk MLFF, kita bekerja sama dengan Korlantas. Bakal ada tim Korlantas untuk mempelajari sistem, termasuk nantinya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)," kata Basuki.