Kala Anak Buah Sri Mulyani Resah Hadapi 2023, Kenapa Ya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan kekhawatirannya mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan setelah disahkan September 2022 lalu.

Dalam acara "Dialog Pakar: Peran APBN dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Global dan Antisipasi Risiko Global", Senin (12/12/2022), ia mengajak para pakar ekonomi untuk memikirkan akan seperti apa APBN 2023 dilaksanakan.

"Kita sebetulnya sudah harus berpikir tahun depan ini seperti apa APBN kita, pada saat APBN sudah disahkan ini kita sekarang timbul worry baru apakah seperti yang kita tuangkan di dalam APBN kita, akan seperti apa APBN 2023," katanya dalam penyampaian kata sambutan.

Keresahan ini, sebelumnya disampaikan oleh Isa, karena melihat perubahan ancaman yang terjadi saat ini. Menurutnya, ancaman global telah berubah dari ancaman penyakit menjadi ancaman ekonomi yang diperparah dengan situasi geopolitik yang memanas.

"Alhamdulillah dengan pengendalian yang semakin baik untuk pandemi Covid, walaupun kita kemudian sekarang merasakan betapa ancaman berubah dari ancaman yang sifatnya penyakit, yang kematian, dan sebagainya, sekarang mungkin kita berhadapan dengan kondisi ekonomi yang juga ternyata tidak membaik lebih cepat daripada yang kita harapkan setelah terjadinya pandemic. Bahkan mungkin diperparah dengan beberapa kasus geopolitik," ujarnya.

Adapun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023 telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I pada 29 September 2022 lalu.

Seperti diketahui, di dalam UU APBN 2023, belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 814,7 triliun. Anggaran belanja yang mencapai Rp 3.000 triliun lebih tersebut untuk 2023 terjadi kenaikan Rp 19,4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp 3.041,7 triliun.