36 Menteri Jokowi Pindah, Rumah Dinas Mulai Dibangun di IKN
Foto: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mulai membangun rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN). (Instagram @ik_id)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah dimulai. Rencananya ada 36 unit rumah yang akan dibangun.
"Mulai 7 Desember (2022) proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangan dikutip Senin (12/12/2022).
Iwan menerangkan, pihaknya akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Selain itu juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.
Pilihan Redaksi |
Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerjasama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut. Sedangkan paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.
Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus II Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Ronal Setiyadi, S.T dengan Kuasa KSO PT. Adhi Karya (Persero), PT. Ciriajasa Engineering Consultant, Ir. Yan Arianto S.T, M.M
Ruang lingkup kontrak tersebut meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak , fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furniture.
 Foto: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mulai membangun rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN). (Instagram @ik_id) |
"Waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada bulan Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin," kata Iwan.
Desain yang disiapkan untuk rumah menteri di IKN terdiri dari dua tipe yakni downslope dan upslope atau hunian di lahan berkontur atau perbukitan. Dengan luas bangunan 580 meter pesegi dan luas lahan 1.000 meter pesegi.
"Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara paralel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," katanya.
Sebelumnya mengutip website LPSE Kementerian PUPR, tender untuk rumah tapak jabatan menteri memiliki nilai pagu mencapai Rp 509 miliar.
[Gambas:Video CNBC]
Pakai Triliunan, Selain Istana Bakal Dibangun Masjid Raya IKN
(hoi/hoi)
