KCIC Deg-degan Menanti PMN Cair, Nasib Kereta Cepat Terancam

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC)  masih menanti cairnya Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun. Dana itu dibutuhkan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan rampung tahu 2023. 

Sementara itu, baik Indonesia maupun China pun hingga saat ini belum sepakat soal pembengkakan biaya (cost overrun) di proyek tersebut. Di mana, berdasarkan review Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) yang menghitung hasil asersi 1 dan 2, cost overrun ditaksir mencapai US$ 1,44 miliar. Sedangkan, cost overrun perhitungan China adalah US$ 980 juta 

Sebelumnya disebutkan, telah tercapai kesepakatan dengan pihak China National Development and Reform Commission (NDRC) supaya struktur pendanaan cost overrun dilakukan dengan skema 25% ekuitas, dalam hal ini konsorsium Indonesia-China. Dan, 75% dari pinjaman.

Baca: Untung-Rugi Konsesi Kereta Cepat JKT-BDG Tambah Jadi 80 Tahun

Di mana porsi Indonesia dalam ekuitas sebesar 60% atau senilai Rp 3,2 triliun yang diusulkan bersumber dari PMN kepada KAI. Sedangkan Rp 2,14 triliun bersumber dari ekuitas pihak China yang memiliki porsi 40%. Sisanya sekitar Rp 16 triliun dari pembengkakan biaya akan diupayakan dari pinjaman yang berasal dari China Development Bank (CDB).

"Sama China negosiasi cost overrun itu memang belum selesai betul, sedang proses negosiasi," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Kompleks Parlemen, dikutip Selasa (12/12/2022).

Dwiyana menjelaskan perhitungan cost overrun dari pihak China lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan Indonesia. Hal ini disebabkan China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan, persinyalan Global System Mobile-Railway (GSM-R) untuk sistem perkeretaapian yang gratis di China.

"Kalau pemerintah Indonesia-kan menyampaikan pajak pengadaan lahan ya harus dibayar, GSMR ya harus dibayar. Kondisinya berbeda dengan China," katanya.

Menurutnya, proses pencarian PMN Rp 3,2 triliun untuk setoran ekuitas dari konsorsium Indonesia masih dalam proses di Kementerian Keuangan. 

"Kan komisi VI sudah, sekarang di Kementerian Keuangan," kata Dwiyana.

"Kan target akhir tahun. Pasti pemerintah tidak akan tinggal diam. Ini terus negosiasi," tambahnya.

Baca: Diam-Diam Stasiun Walini Kereta Cepat Jadi Incaran Swasta

Sementara itu, Direktur Hukum dan Humas DJKN Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih sebelumnya sudah mengungkapkan, untuk proses pencairan PMN ini masih dibutuhkan persetujuan dari komisi XI.

"Masih akan dibahas kembali bersama Komisi XI DPR dan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan pencairan," katanya.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (9/11/2022) lalu (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan pentingnya pencarian PMN pada Desember ini Yaitu, untuk keberlangsungan proyek.

"Kalau PMN diberikan maksimal di Desember kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Dan proyek akan selesai pada pertengahan tahun 2023," kata Didiek.

Mengutip paparan KAI, jika tidak terdapat kepastian terhadap pendanaan cost overrun, akan berpengaruh pada kondisi cash flow para kontraktor untuk dapat menyelesaikan proyek pada Juni 2023. Ini berarti, proses pembangunan dapat kembali mengalami perlambatan atau terhenti.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kereta Cepat JKT-BDG Cari Utang Tambahan Rp 16 T ke China