Kementerian Investasi Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar & UMKM
Eqqi Syahputra, CNBC Indonesia
10 December 2022 09:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi/BKPM memfasilitasi penandatanganan 7 kontrak kerja sama secara simbolis antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Forum Kemitraan Investasi (FKI), Rabu (7/12). Adapun total nilai kerja sama itu sebesar Rp 143,84 miliar.
Hal tersebut digaungkan demi mendorong terwujudnya kemitraan antara UB dan UMKM guna menciptakan investasi inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu pula, Kementerian Investasi/BKPM memberikan penghargaan kepada 10 UB yang telah melaksanakan kontrak kemitraan dengan nilai total mencapai Rp 72,89 miliar sebagai apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dengan UMKM di daerah.
Didorongnya kerja sama UB dan UMKM ini kian mudah karena saat ini sudah tersedia fitur layanan kemitraan dalam Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Fitur ini diluncurkan Kementerian Investasi/BKPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022.
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan fitur ini didorong untuk mengembangkan potensi UMKM secara maksimal, serta meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi atau proyek di daerah. Inovasi ini bisa memudahkan pelaku pengusaha besar menjalin kemitraan UMKM di daerah.
Selain itu, dengan keterlibatan UMKM dalam investasi-investasi besar, maka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bisa tercipta. Apalagi, kini sebagian besar investasi mulai merata di luar Pulau Jawa.
"Ini supaya pemerataan pertumbuhan terjadi. Para pengusaha harus saling berkolaborasi bersama UMKM agar dapat memberdayakan orang-orang daerah demi menjadi tuan di negeri sendiri," jelas Bahlil dalam Forum Kemitraan Investasi: Kemitraan Pelaku Usaha untuk Investasi Inklusif dan Berkelanjutan oleh Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (7/12/2022).
Bahlil percaya, pelaku usaha berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah, akan tetapi hal tersebut tidak cukup berarti jika tidak berkolaborasi dengan UMKM lokal agar mereka dapat merasakan dampak positif dari masuknya investasi di daerahnya tersebut.
"Mereka harus berbagi untuk bagaimana memberdayakan orang-orang daerah agar orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Tidak boleh orang daerah hanya menjadi subjek saja. Tapi harus menjadi subjek dan objek dari pembangunan itu. Oleh karena itu, Kementerian Investasi sangat berkomitmen untuk membantu para pengusaha termasuk UMKM," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung mengatakan dengan layanan kemitraan pada OSS, pelaku usaha besar bisa melihat potensi UMKM di daerah yang sudah memiliki izin usaha dan telah terdaftar. Saat ini ada sekitar 7 juta pelaku usaha yang telah terdaftar OSS, dan 99,1% adalah UMKM.
"Jadi mereka bisa mencari mitra di daerah dengan sistem yang kita buatkan. Jika investasi masuk ke Maluku Utara misalnya, ada UMKM yang memiliki izin disana bisa dilihat bidang usaha dan legalitasnya, jadi ada keyakinan dari pelaku usaha besar untuk melihat UMKM yang siap melakukan kemitraan," jelas Yuliot.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto mengungkapkan saat ini Pemerintah memiliki pipeline investasi senilai US$ 30,9 miliar yang siap dieksekusi pada 2023.
UMKM pun diharapkan ikut ambil bagian dalam pipeline investasi ini, dengan begitu mereka pun bisa naik kelas dan memiliki daya saing. Dengan begitu, jika UMKM berkembang, maka meneurutnya mereka bisa ikut serta dalam rantai pasok global dan peningkatan lapangan pekerjaan.
"Ini satu hal yg penting, di sinilah kunci ke depan bagaimana ketahanan ekonomi kita bertahan. Kalau sesuai harapan tentunya usaha besar berkembang, UMKM juga berkembang," terang Septian
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Berhasil Lewati Krisis, UMKM Jadi Penopang Ekonomi Indonesia
Most Popular