Kisruh Proyek Meikarta Diamuk Pembeli, Begini Kata Pakar

Jakarta, CNBC Indonesia - Kisruh proyek properti Meikarta semakin panas. Pembeli pun mengadu kepada DPR RI yang rencananya akan menggelar pertemuan dengan pembeli Meikarta pada 14 Desember 2022 nanti. 

Pengamat Properti Panangian Simanungkalit mengatakan, pemilik perusahaan dalam hal ini yang terafiliasi dengan Lippo Group pasti mau melakukan mediasi demi menjaga nama baik perusahaan.

"Pasti mau lah perusahaan besar itu bukan cuma papan nama, pasti mau mediasi. Pasti dia menjaga mau menjaga nama. Cuma harusnya mediasi ke YLKI atau Badan Perlindungan Konsumen, bukan ke DPR," kata Panangian, kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/12/2022).

Baca: Pembeli Meikarta Ngamuk di DPR, Ternyata Ini Bikin Sakit Hati

Nantinya untuk menyelesaikan, konsumen dalam mediasi pasti akan diberikan perjanjian baru berupa addendum. Apakah akan diselesaikan atau tidak. Hingga ada opsi pengembalian uang.

"Kalaupun dipailitkan masih bisa dikembalikan, seperti yang terjadi dulu di Sentul (gagal terbangun) itu juga dikembalikan. Lippo pasti nggak lari dan mereka ini perusahaan terbuka," kata Panangian.

Seperti diketahui, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI pada Senin (5/12/2022). Pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi ini menuntut pengembalian uang, karena tak kunjung mendapatkan unit apartemen. Padahal, pembayaran masih terus dilakukan.

Foto: Foto udara suasan pembangunan proyek apartemen Meikarta Distrik 2 di di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/12/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Foto udara suasan pembangunan proyek apartemen Meikarta Distrik 2 di di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/12/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Mereka menuntut pengembalian uang dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Terlebih ada ketakutan dari pembeli pengembang akan dipailitkan.

"Setelah ditetapkan PKPU pada 20 Desember 2020 lalu, dinyatakan mulai membangun setelah itu dia akan serah terima 55 bulan kemudian. Artinya 2024 nanti. Nah nanti bisa refund pada 6 bulan setelah 55 bulan. Tapi kalau di tengah-tengah dipailitkan gimana? Kalau nama perusahaannya diubah gimana?" kata Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana kepada CNBC Indonesia.

Baca: Ini Alasan Pembeli Meikarta Ketakutan Sampai Ngadu ke DPR

Menurut Aep pembangunan distrik 2 dan 3 sampai saat ini belum ada pembangunan. Sehingga banyak konsumen yang menuntut pengembalian uang.

"Masih tanah merah, makanya pembeli yang mengkel (kesal) ini banyak yang ikut komunitas," kata Aep.

"Saya lihat ada bangun sekarang ada hilir mudik crane padahal nggak jelas," tambahnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pernah Heboh, Deretan Masalah Meikarta Sampai Diamuk Pembeli