Cerita Dirjen Minerba Saat Harus Hadapi Beking Tambang Ilegal

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui telah mengetahui sosok di balik tambang ilegal yang kini justru kian menjamur.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, setelah menerima laporan adanya tambang ilegal, dirinya mengontak langsung sosok beking tambang ilegal tersebut dan bahkan pernah mengajaknya berbicara dan bertemu langsung.

"Kalau saya pengalaman, kalaupun ada yang dilaporkan membekingi, biasanya saya tanya saja siapa bekingnya, mana nomor teleponnya, saya telepon biasanya juga bisa kok," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (6/12/2022).

Menurutnya, beking tambang ilegal tersebut masih bisa diajak bicara dan setelah itu mereka menutup aktivitasnya atau bahkan mengurus perizinannya agar menjadi legal.

Hal serupa menurutnya seharusnya bisa dilakukan oleh pejabat daerah setempat.

"Menurut saya kalaupun ada bekingan, begitu sejauh pengalaman saya ya masih bisa kita ajak bicara kok, saya kan juga sekarang bertugas di daerah juga, kan kita bicara biasanya masih bisa, apalagi kalau Pak Wali Kota, Pak Gubernur sudah turun ke lapangan mestinya bisa. Apapun bagi aparat pejabat pemerintah di daerah rasa saling menghormati dan saling menghargai itu masih ada," tuturnya yang kini juga menjabat sebagai penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Tak hanya itu, lanjutnya, pihaknya pun langsung melaporkannya ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) atau TNI bila ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam tambang ilegal ini.

"Kalau misal ada laporan, ini ada oknum aparat dari Polri itu atau ada oknum aparat dari TNI gitu, saya bicara saja dengan Pak Kapolda, periksa dong anak buahnya apa benar melakukan ini," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menilai untuk memberantas beking tambang ilegal secara efektif, bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik.

"Jadi selama kita masih mau melakukannya walaupun mungkin ada saja, ada cara komunikasi cukup baik sejauh ini cukup efektif saya melakukannya," tuturnya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebutkan, aktivitas tambang ilegal di Indonesia mempunyai beking atau dukungan yang sangat dahsyat. Kekuatan besar itu disebut sebagai "Langit Tujuh".

Fahmy menjelaskan bahwa selama ia berpengalaman menjadi tim Anti Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri itu, bekingan tambang ilegal dengan kekuatan dahsyat ini berasal dari elit partai hingga elit Organisasi Masyarakat (Ormas).

Selain itu, Fahmy menyebut "Langit Tujuh" berdasarkan pernyataan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu yakni Dahlan Iskan. Fahmy menyebutkan beking tambang ilegal terdapat oknum dari anggota pemerintahan yaitu DPR dan DPRD.

"Dari hasil kajian kami di Tim Anti Mafia Migas, ini saya kira polanya sama. Jadi ring satu itu meliputi tadi, misal elit partai, elit ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat aturan Undang-Undang yang mungkin bahwa illegal mining itu sulit ditindak," terang Fahmy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Jumat (2/12/2022).

Selain itu, Fahmy menyebutkan kekuatan "Langit Tujuh" inilah yang membuat penambangan ilegal sulit untuk diberantas. Mengingat pembuat aturan perundang-undangan yaitu DPR dan DPRD turut menjadi oknum dari penambangan ilegal ini.

"Kekuatan langit tujuh ini kan sangat dahsyat, jadi itu yang menyebabkan illegal mining tumbuh subur dengan cukup besar dan tidak tersentuh sama sekali," pungkasnya.