
Media Asing Soroti soal Rencana Jokowi Pindah Ibu Kota Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan ibu kota baru. Ini setidaknya dimuat Bloomberg dan dimuat juga media Singapura, Strait Times.
Dalam laporan berjudul "Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart" digambarkan bagaimana rencana ambisius pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Namun, disebut "berantakan".
Mengutip sumber dimuat bagaimana lebih dari tiga tahun setelah Nusantara pertama kali diumumkan, tidak ada satu pun pihak asing yang menandatangani kontrak mengikat untuk mendanai proyek tersebut. Baik didukung negara atau swasta.
"Sementara beberapa calon investor memang telah menandatangani letter of intent, tidak ada komitmen tegas untuk pengeluaran yang sebenarnya," tulis media itu lagi mengutip sumber-sumbernya, dikutip Selasa (6/12/2022).
Sempat dikabarkan minat investasi mengalami kelebihan permintaan 25 kali. Namun tidak ada penjelasan apakah kontrak mengikat telah ditandatangani.
Beberapa pengamat lokal juga memberi tanggapan dalam artikel itu. Investor asing, menurut salah satu analis yang diwawancarai, sangat berhati-hati.
"Karena proyek ini masih dalam tahap awal," ujar seseorang dari firma penasehat bisnis strategis Global Counsel, Dedi Dinarto.
Penundaan proyek karena pandemi telah membuat calon pendukung proyek ragu-ragu untuk berkomitmen. Belum lagi, sebagian besar pekerjaan pembangunan awal berfokus pada tahap awal seperti jalan dan jembatan.
"Investor mungkin masih ragu tentang bagaimana mereka dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi pada infrastruktur dasar semacam itu," muat media itu lagi mengutip Dinarto.
Pengamat lain juga menyoroti bagaimana resesi menjadi isu penting. Ini membuat negara-negara "pemilik duit" lebih memprioritaskan agenda lokal masing-masing.
"Banyak negara sedang menghadapi resesi atau sudah dalam resesi karena perlambatan ekonomi global," kepala ekonom PT Bank Central Asia kata David Sumual.
"Negara-negara terkaya pun cenderung memprioritaskan agenda domestik mereka sendiri," kutipnya lagi.
Di sisi lain, disindir pula bagaimana Indonesia disebut kurang berprestasi di bidang ekonomi. Meskipun pasokan batu bara, logam, kelapa sawit, dan karet berlimpah, tingkat pertumbuhan dikatakan tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.
"Korupsi, kroniisme, dan birokrasi yang lamban semuanya disalahkan atas kegagalan berulang negara untuk memenuhi targetnya yang tinggi," tulisnya.
Beberapa kritikus juga disebut khawatir ibu kota baru menghadapi nasib yang sama dengan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Proyek itu ditunda hampir 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan.
"Deretan masalah serupa berarti proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar di hutan Kalimantan, yang diluncurkan delapan tahun lalu, belum melihat satu bendungan pun dibangun," tambahnya.
"Dan sementara pemerintah selalu merencanakan untuk membayar sendiri tahap pertama dari lima tahap konstruksi Nusantara, sumber daya negara telah terkuras oleh biaya berkelanjutan seperti pendidikan dan perjuangan melawan kenaikan inflasi. Pendanaan sisanya, sementara itu, tetap sulit dipahami," muatnya.
IKN Nusantara sendiri diharapkan bisa memindahkan 1,9 juta orang di 2045. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri akan mulai dimobilisasi 2024.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ramai Media Asing Kembali Sorot IKN RI, Ada Apa?
