Tiap Motor Ternyata Makan Subsidi Rp 1,2 Juta/Tahun!

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara G20 sepakat untuk merasionalisasi, dan bahkan menghapus subsidi energi fosil yang dianggap membuat warga semakin konsumtif alias boros dalam menggunakan energi fosil.

Kesepakatan ini tertuang dalam G20 Bali Leaders' Declaration yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 15-16 November 2022 lalu.

Lantas, apa yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kesepakatan tersebut?

Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi, salah satunya dengan mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) hingga pemakaian kendaraan listrik demi mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Nugraha Mansury menyebutkan, dalam mengurangi konsumsi BBM dalam negeri, maka pemerintah mendorong percepatan transisi energi ke penggunaan kendaraan listrik.

Hal ini juga melalui pertimbangan bahwa subsidi BBM dalam negeri juga belum tepat sasaran. Dia menyebutkan bahwa dalam mengurangi jumlah subsidi BBM perlu dilakukan secara bertahap.

Dia menilai, jika masyarakat dapat berpindah dari kendaraan berbasis BBM kepada kendaraan listrik, maka subsidi pemerintah untuk BBM akan berkurang secara signifikan. Dia mengatakan bahwa setiap satu motor dengan energi BBM, subsidinya dapat mencapai Rp 1,2 juta rupiah per tahun.

"Kalau masyarakat berpindah dari mobil berbasis BBM ke mobil dan motor listrik, ini juga kan bisa mengurangi subsidi juga. Contohnya, satu motor estimasi kita bisa kurangi subsidi antara Rp 800 ribu - Rp 1,2 juta," ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Senin (5/12/2022).

Selain itu, Pahala mengungkapkan timing atau pemilihan waktu dalam mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam negeri menjadi penting. Presiden RI Joko Widodo telah mengarahkan untuk mengurangi subsidi BBM di Indonesia.

"Kedua adalah bagaimana semakin mendorong adanya penggunaan BBM yang bersubsidi supaya juga makin tepat sasaran, namun arahan Bapak Presiden juga tentunya karena kita juga baru melakukan perubahan atau penyesuaian harga BBM.. jadi ya timing-nya juga harus diperhatikan," tuturnya.

Seperti diketahui, seolah bertolak belakang dari isi deklarasi G20 tersebut, Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan subsidi energi fosil, utamanya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik paling "bengkak".

Bahkan, tahun 2022 ini saja subsidi dan kompensasi energi, baik BBM dan listrik diperkirakan bisa mencapai Rp 502,4 triliun.

Perkiraan besaran subsidi dan kompensasi energi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.98 tahun 2022 tentang Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jumlah perkiraan subsidi hingga akhir 2022 ini melonjak dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp 152,5 triliun. Adapun jumlah subsidi dan kompensasi Rp 502,4 triliun tersebut terdiri dari subsidi Rp 208,9 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp 149,4 triliun dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun.

Lalu, kompensasi hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp 293,5 triliun, di mana kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun.

Lonjakan subsidi dan BBM ini tak terlepas dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat bertahan di atas US$ 100 per barel selama beberapa bulan sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022 lalu. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada 2022 "hanya" US$ 63 per barel.