Negara Ini di Ujung Kebangkrutan, Ada Andil China
Foto: Wilayah Djibouti (Getty Images/TONY KARUMBA)
Jakarta, CNBC Indonesia - Utang luar negeri Djibouti naik tiga kali lipat tahun ini, dari US$ 54 juta (Rp 833 miliar) di 2021 lalu menjadi US$ 184 juta (Rp 2,83 triliun). Bahkan, melansir dari Bank Dunia, kenaikan ini diperkirakan akan mencapai US$ 266 juta tahun depan. Dengan kenaikan ini, Djibouti menangguhkan pembayaran utang kepada dua kreditur bilateral utamanya, yakni Cina dan Kuwait.
"Kreditur yang dirujuk dalam laporan Bank Dunia, kemungkinan besar adalah China dan Kuwait," ujar Analis riset kredit senior REDD Intelligence, Mark Bohlund, dikutip South China Morning Post (SCMP), Jumat (2/12/2022).
Penangguhan tersebut dilakukan Djibouti karena tekanan pembiayaan yang meningkat. Di saat yang bersamaan, Djibouti juga memulai pembayaran pinjaman pokoknya untuk pipa air Djibouti ke Ethiopia. Pembengkakan biaya utang diperparah dengan berakhirnya Debt Service Suspension Initiative (DSSI) G20 pada Desember 2021 lalu.
Sebagai konsekuensi dari DSSI, tunggakan eksternal Djibouti meningkat sebesar 26,4% secara tahunan menjadi US$ 101 juta pada Juni 2022. Ini setara dengan 3% dari PDB-nya. Menurut Bohlund, China mendominasi pinjaman Djibouti ke negara kreditur.
"Walaupun tidak masalah kreditur lainnya, utang China secara luas melebihi utang kepada kreditur lain," tambahnya.
Bohlund mengatakan tindakan Djibouti untuk menangguhkan pembayaran utang tidak mengejutkan. Ini mengingat peningkatan tajam yang diproyeksikan dalam pembayaran utang luar negerinya.
"Djibouti berutang total US$ 2,68 miliar kepada kreditur eksternal pada akhir tahun 2020," dikutip dari Bank Dunia.
Utang ke Cina
Ambisi China untuk menguasai jalur perdagangan dunia dilakukan melalui Belt and Road Initiative (BRI). Program ini memberikan pinjaman ke negara-negara dengan posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional.
Djibouti menjadi menarik bagi Cina. Pasalnya, posisinya yang strategis di tepi Laut Merah berhasil menempatkannya di zona maritim dan perdagangan bebas. Terlebih, posisinya berada di persimpangan antara Afrika, Timur Tengah, dan Eropa.
Melansir dari Data dari Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston, melalui program BRI, Djibouti mengambil US$ 1,5 miliar dari pemberi pinjaman China antara tahun 2000 dan 2020. Djibouti kemudian meminjam US$ 344 juta lagi pada tahun 2016 untuk pembangunan pelabuhan multiguna Doraleh.
Pinjaman ini diperpanjang oleh Export-Import Bank of China. Pada 2017, US$ 150 juta lainnya disediakan oleh China Merchants Port Holdings Company Ltd, untuk membangun zona perdagangan bebas Djibouti.
Djibouti sempat menjadi tujuan investasi perusahaan China lainnya, utamanya bagi industri maritim negara dan zona perdagangan bebas. China Merchants Group telah mengalirkan uang untuk mengubah Pelabuhan Djibouti menjadi kawasan bisnis internasional.
Selain sebagai kawasan bisnis, Djibouti juga menampung sejumlah pangkalan militer banyak negara. Pangkalan militer luar negeri pertama China dibuka pada 2017 di sebelah pelabuhan Doraleh yang dioperasikan China. Selain China, negara ini juga menampung pangkalan Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jepang.
Menurut Bohlund, kemungkinan alasan Djibouti menjadi tuan rumah 'banyak' pangkalan militer akan membuatnya aman dari dampak apa pun. Apalagi. Beijing mungkin lebih berpikir pada jalur perdagangan utama daripada kerugian uang apa pun.
"Meskipun ini mungkin benar, Beijing kemungkinan khawatir bahwa kreditur BRi lainnya juga akan menangguhkan pembayaran," tambahnya.
[Gambas:Video CNBC]
Jokowi Temui Xi Jinping Saat Utang RI ke China Makin Menyusut
(ayh/ayh)
